Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia atau Kadin mengusulkan agar pemerintah juga melakukan vaksinasi Covid-19 mandiri untuk percepatan proses vaksinasi. Namun, menurut WHO tak banyak masyarakat yang bersedia bayar.
Berdasarkan hasil survei WHO pada September 2020, kemauan membayar vaksinasi Covid-19 terendah (22 persen) berasal dari responden yang tergolong kelas miskin dan yang tertinggi (74 persen) di antara responden yang tergolong kelas atas.
"Kemauan membayar berangsur meningkat sesuai status ekonomi responden. Responden perempuan lebih mau membayar dibandingkan responden laki-laki, tetapi hampir sepertiga responden perempuan dan seperempat responden laki-laki masih ragu," seperti ditulis WHO dalam surveinya, dikutip Selasa (19/1/2021).
Secara umum, tingkat pemahaman terkait kemungkinan cara kerja vaksin Covid-19 dan kemauan memperoleh vaksin, serta membayarnya meningkat berdasarkan usia, yakni dari yang paling muda ke yang paling tua.
Responden yang termasuk ke dalam kelompok usia tertua (>65 tahun) lebih tahu soal vaksin Covid-19 (85 persen), lebih bersedia divaksin dan membayarnya dibandingkan kelompok usia yang lebih muda.
Selanjutnya, bagi responden yang mau membayar vaksin, lebih dari 31 persen responden bersedia membayar hingga Rp50.000; 28 persen hingga Rp100.000; dan hanya sekitar 4 persen hingga Rp 500.000.
Baca Juga
Kemauan membayar vaksin Covid-19 hingga harga tertinggi sebesar Rp500.000 berangsur meningkat di antara responden tergolong miskin (satu persen) dibanding dengan yang tergolong kelas atas (21 persen).
Sementara itu, 60 persen responden yang tergolong miskin, bersedia membayar hingga Rp50.000; sedangkan 80 persen responden yang tergolong kelas atas, bersedia membayar di atas Rp100.000.
WHO menyimpulkan, apabila harus bayar, nilai yang paling dapat diterima sebagai batasan harga vaksin adalah Rp 50.000-100.000 di antara responden yang bersedia membayar (27 persen), dan < Rp. 50.000 di antara mereka yang belum memutuskan membayar (48 persen).
Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rosan Roeslani mengusulkan pemerintah membuka akses vaksin mandiri bagi dunia usaha, Kadin memiliki target vaksin mandiri dapat menjangkau 30 juta penerima.
Hampir seluruh anggota Kadin menyatakan tertarik melaksanakan vaksin mandiri dengan target penyuntikan karyawan serta keluarga karyawan.
“Daripada tes rapid antigen atau tes swab PCR, mending vaksin saja. Kan tes itu Rp 200-300 ribu, mungkin sama juga dengan vaksin, secara hitungan ekonomi lebih baik,” katanya.
Kendati demikian, pemerintah menyebut masih fokus pada program vaksinasi gratis terlebih dahulu.
satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
