Bisnis.com, JAKARTA - Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak bisa ditawar meski saat ini pemerintah sedang menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
Hal ini dikatakan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Webinar on Ensuring Transparency and Accountability in COVID-19 Pandemic: a Multi-Stakeholder Approach and Perspective.
"Transparansi dan akuntabilitas merupakan 2 hal utama dari good governance yang tidak dapat ditawar meskipun di masa krisis," tegas Agung, Senin (11/1/2021).
Agung menekankan semua stakeholder perlu paham dan bekerja bersama untuk menegakkan nilai tersebut bahkan saat menangani hal krisis lainnya.
Adapun saat ini, BPK akan melakukan audit universe. Audit ini bertujuan untuk mempromosikan nilai inklusivitas, selain transparansi dan akuntabilitas, karena diperlukan kerja sama dari semua stakeholder untuk menangani masalah pandemi Covid-19.
"Multi-stakeholder approach dengan melibatkan dan mengajak para stakeholder untuk bekerja samadiharapkan dapat menjadi solusi ke depan untuk krisis ini," imbuhnya.
Seperti diketahui, pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari berbagai stakeholder yaitu lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) lain di kawasan Asia, Kementerian/Lembaga di Indonesia, akademisi, Asosiasi Profesi dan auditor BPK.
Seminar menghadirkan narasumber dari BPK RI yaitu Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, The World Bank, International Budget Partnership (IBP), Certified Practising Accountant (CPA) Australia, United Nation Resident Coordinator (UNRC), Australian National Audit Office (ANAO), BPKP, Universitas Indonesia dan INTOSAI Policy, Finance and Administration Committee (PFAC).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
