Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Catatan CISDI untuk Implementasi Kebijakan PPKM Jawa-Bali

Pembatasan sosial atau pembatasan kegiatan bukan hanya melalui aparat hukum tetapi juga di tingkat RT/RW melibatkan peran serta masyarakat.
Syaiful Millah
Syaiful Millah - Bisnis.com 09 Januari 2021  |  15:09 WIB
Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 selama pelaksanaan PSBB Total di DKI Jakarta. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga
Personel gabungan TNI, Polri dan Organisasi Masyarakat mengikuti apel Gelar Pasukan Pembantu Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19 Berbasis Komunitas (Ormas) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (14/9/2020). Gelar pasukan tersebut untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 selama pelaksanaan PSBB Total di DKI Jakarta. ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu menerapkan upaya extra dalam menekan laju penularan virus yang masih terus mengalami peningkatan.

Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengatakan dengan tingkat penularan dan penambahan kasus semasif saat ini, dibutuhkan drastic measures dengan penerapan pengetatan atau pembatasan kegiatan masyarakat ketat.

Menurutnya, kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan diterapkan tampaknya masih terlalu mementingkan kepentingan ekonomi, bukannya mengutamakan kesehatan masyarakat.

“Mungkin saja akan menurunkan [jumlah kasus], tetapi tidak akan signifikan seperti yang dibutuhkan untuk menurunkan beban kesakitan dan kematian akibat Covid-19,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini.

Selain kebijakan PPKM Jawa-Bali, Olivia juga menyoroti beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk penanganan pandemi. Misalnya peningkatan kapasitas 3T secara masif, khususnya di tingkat puskesmas.

Selain itu, lanjutnya, perlu juga penerapan pembatasan sosial atau pembatasan kegiatan bukan hanya melalui aparat hukum tapi juga di tingkat RT/RW melibatkan peran serta masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk perbaikan 3M, bukan hanya soal vaksinasi.

“Selanjutnya, komunikasi publik yang konsisten dari pemerintah ke masyarakat. Pengenalan terminologi baru pastinya akan membingungkan dan komunikasi risiko yang baik untuk meningkatkan sense of urgency ke seluruh elemen masyarakat bahwa Indonesia dalam kondisi darurat,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) PPKM
Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top