Bisnis.com, JAKARTA – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiative (CISDI) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu menerapkan upaya extra dalam menekan laju penularan virus yang masih terus mengalami peningkatan.
Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengatakan dengan tingkat penularan dan penambahan kasus semasif saat ini, dibutuhkan drastic measures dengan penerapan pengetatan atau pembatasan kegiatan masyarakat ketat.
Menurutnya, kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan diterapkan tampaknya masih terlalu mementingkan kepentingan ekonomi, bukannya mengutamakan kesehatan masyarakat.
“Mungkin saja akan menurunkan [jumlah kasus], tetapi tidak akan signifikan seperti yang dibutuhkan untuk menurunkan beban kesakitan dan kematian akibat Covid-19,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini.
Selain kebijakan PPKM Jawa-Bali, Olivia juga menyoroti beberapa hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk penanganan pandemi. Misalnya peningkatan kapasitas 3T secara masif, khususnya di tingkat puskesmas.
Selain itu, lanjutnya, perlu juga penerapan pembatasan sosial atau pembatasan kegiatan bukan hanya melalui aparat hukum tapi juga di tingkat RT/RW melibatkan peran serta masyarakat. Dia juga mengingatkan agar pemerintah meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk perbaikan 3M, bukan hanya soal vaksinasi.
“Selanjutnya, komunikasi publik yang konsisten dari pemerintah ke masyarakat. Pengenalan terminologi baru pastinya akan membingungkan dan komunikasi risiko yang baik untuk meningkatkan sense of urgency ke seluruh elemen masyarakat bahwa Indonesia dalam kondisi darurat,” ujarnya.
