Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sanksi bagi Pelanggar PPKM Jawa-Bali Diserahkan ke Peraturan Daerah

Pelanggaran PPKM di Jawa dan Bali dapat dijerat dengan pasal yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 07 Januari 2021  |  11:53 WIB
Ketua Satgas Penanganan Covid/19 Letjen TNI Doni Monardo / Istimewa
Ketua Satgas Penanganan Covid/19 Letjen TNI Doni Monardo / Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Sanksi terhadap pelanggaran aturan baru soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali akan diserahkan kepada kebijakan di setiap daerah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo melalui konferensi pers virtual pada Kamis (7/1/2021).

“Masalah sanksi ini diatur peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota ada peraturan daerah, mari mengacu pada peraturan yang telah disusun oleh kepala daerah. Itu adalah kesepakatan di setiap daerah,” kata Doni.

Untuk itu, Doni juga meminta setiap komunitas di tengah masyarakat melakukan penyesuaian terhadap aturan baru ini dengan menyusun SOP dalam penyelenggaraan kegiatannya.

Kendati demikian, Doni menjelaskan pelanggaran pembatasan kegiatan dapat dijerat dengan pasal yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Bisa disanksi pidana kurungan badan selama 1 tahun dan denda maksimal Rp100 juta,” ujarnya.

Satgas Penanganan Covid-19 juga meminta kepala daerah segera menyiapkan Peraturan Daerah, baik berupa Peraturan Gubernur maupun Peraturan Kepala Daerah untuk menyesuaikan kebijakan ini.

Saat ini, Gubernur Bali telah menyusun SE Gubernur Bali. Rencananya, DKI juga akan segera merilis aturan PPKM pada hari ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku di beberapa kabupaten/kota di Jawa - Bali mulai 11 - 25 Januari 2021.

Namun, aturan ini tidak berarti berlaku pada seluruh Jawa dan Bali, tetapi hanya kota/kabupaten yang termasuk pada empat kriteria yakni pertama, tingkat kematian akibat Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3 persen.

Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 persen

Ketiga, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen. Terakhir, tingkat keterisian rumah sakit di atas 70 persen.

Beberapa daerah yang telah ditentukan di antaranya adalah seluruh DKI Jakarta, Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya), Banten (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan).

Selain itu, Jawa Tengah (Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo), Jawa Timur (Surabaya dan Malang), dan Bali (Kabupaten Badung, Kota Denpasar).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Doni Monardo Covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top