Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu melakukan penyelidikan cepat untuk menemukan 'sandi pesan' dalam rangkaian menyusul ditemukannya benda yang mirip rudal atau drone di sekitar Perairan Selayar, Sulawesi Selatan, pada akhir tahun lalu.
Hal itu diungkapkan Pengamat Politik dan Hankam dari Universitas Muhammadiyah Arqam Azikin. "Apabila tidak ada cap milik TNI di benda tersebut, berarti benda itu dipastikan punya lembaga dari luar negara kita, dan diperlukan kerja cepat menyelidiki isi 'sandi pesan', apa yang di dalam rangkaian alatnya," kata Arqam di Makassar, Senin (4/1/2021).
Menurutnya, sudah sangat tepat Panglima TNI langsung memerintahkan jajarannya membawa alat mirip rudal tersebut ke Mabes TNI untuk meneliti lebih lanjut. Langkah itu, jelasnya, mengklarifikasi data-data awal yang ada pada benda itu, termasuk ihwal dugaan benda itu milik China atau Amerika Serikat (AS).
Pasalnya, AS mempunyai pemantau satelit di wilayah Timur Indonesia serta China memiliki kepentingan pada gejolak di laut China Selatan dengan AS.
"Benda milik lembaga dari luar negara kita, mesti diselidiki secara mendalam dengan beberapa pertanyaan, mengapa bisa masuk ke perairan Selayar? Apakah pernah terdeteksi oleh radar AL?," katanya.
Dia mengatakan, apabila tidak terdeteksi 'radar keamanan' wilayah laut Indonesia, maka penemuan benda itu sudah menunjukkan kerawanan dan bahaya bagi 'penyusupan mata-mata; dengan memakai 'drone laut' di perairan Indonesia.
Menurut dia, degan ciri-ciri yang ada pada benda itu, patut dicurigai ada 'penyusupan operasi pengintaian' di sekitar perairan wilayah Indonesia, untuk melakukan perekaman situasi, sumber daya alam, dan posisi kekuatan penjagaan yang intens dilakukan TNI AL.
"Ini sudah kejadian ketiga kalinya ditemukan di wilayah perairan kita, maka segenap pasukan elit AL agar meningkatkan kewaspadaan dalam menangkal ancaman pertahanan negara di lokasi strategis yang rawan 'operasi pengintaian' di wilayah Laut dari pihak manapun," ujarnya.
Oleh karena itu, sebut dia, sudah sepatutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto segera ke Komisi I DPR RI menjelaskan agar polemik 'drone laut' tidak menyebar di masyarakat dengan persepsi berbeda-beda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
