Bisnis.com, JAKARTA - India telah memberikan persetujuan darurat untuk vaksin Covaxin buatan Bharat Biotech. Namun, langkah itu dikritik lantaran tak adanya publikasi data kemanjuran untuk vaksin virus Corona buatan dalam negeri itu.
Kabar yang diumumkan oleh Pengawas Narkoba India (DCGI) itu dipuji oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan para menterinya sebagai keberhasilan dalam mendorong kemandirian India.
India kini melaporkan enam kasus varian baru virus Corona saat mengadakan uji vaksin Covid-19 menjelang vaksinasi massal menggunakan vakzin Oxford-AstraZeneca dan vaksin lokal.
Covaxin dikembangkan bersama dengan lembaga pemerintah dan bergabung dengan daftar kecil negara yang telah menyetujui suntikan virus Corona buatan sendiri.
Bharat telah bermitra dengan pengembang obat Ocugen Inc. untuk bersama-sama mengembangkannya untuk pasar AS, dan Brasil telah menandatangani letter of intent yang tidak mengikat untuk membeli vaksin tersebut.
Perusahaan itu menyatakan sedang berdiskusi dengan lebih dari 10 negara tentang penggunaan Covaxin.
Baca Juga
“Pada saat vaksin ini mengatasi kebutuhan medis yang tidak terpenuhi selama pandemi ini, tujuan kami adalah menyediakan akses global ke populasi yang paling membutuhkannya,” kata Chairman Bioteknologi Bharat, Krishna Ella dalam sebuah pernyataan seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Senin (4/1/2021).
Disebutkan bahwa Covaxin telah menghasilkan keamanan yang sangat baik dengan tanggapan kekebalan yang kuat terhadap berbagai protein virus yang bertahan.
Baik perusahaan maupun, Organisasi Pengawas Standar Obat Pusat India tidak mengungkapkan hasil kemanjurannya. Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada kantor berita efektivitasnya bisa lebih dari 60 persen dengan dua dosis.
China juga tidak mempublikasikan data keampuhan rinci untuk vaksin yang disahkannya pada hari Kamis, tetapi pengembangnya telah membagikan data sementara.
“Atas dasar apa persetujuan ini diberikan ketika Bharat Biotech belum menunjukkan cukup data yang membuktikan keamanan dan kemanjuran?” tanya aktivis transparansi Saket Gokhale di Twitter.
Gokhale mengajukan permintaan berdasarkan undang-undang hak atas informasi India. Dia meminta data keamanan dan data lain untuk dua vaksin yang disetujui pada Minggu.
