Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Segera Siapkan Dokumen Infrastruktur Vaksin dari COVAX

COVAX Facility adalah inisiatif global untuk kerja sama vaksin yang dipimpin oleh Coalition Epidemy Preparedness Innovation (CEPI), GAVI, dan WHO.
Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil pertemuan KTT Ke-37 Asean di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 14 November 2020 - Youtube Sekretariat Presiden
Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil pertemuan KTT Ke-37 Asean di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 14 November 2020 - Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah segera mengirim dokumen susulan kepada COVAX Facility sebagai langkah pemenuhan ketentuan infrastruktur yang dibutuhkan untuk vaksin Covid-19 di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia telah mengirimkan dua dokumen yakni vaccine request dan technical assistance form kepada COVAX pada November dan Desember 2020 untuk pengamanan vaksin.

Selanjutnya, pemerintah juga akan segera mengirim dokumen lainnya yaitu Vaccine Request Form Part B mengenai indemnifikasi pada 8 Januari 2021.

“Dan juga Cold Chain Equipment [CCE] Support Request terkait dengan kapasitas teknis penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal I/2021,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (31/12/2020).

COVAX Facility adalah inisiatif global untuk kerja sama vaksin yang dipimpin oleh Coalition Epidemy Preparedness Innovation (CEPI), GAVI, dan WHO yang telah bekerjasama dengan produsen vaksin baik dari berbagai negara maju maupun berkembang.

Berbeda dengan perjanjian kerja sama bilateral yang sudah terealisasi, seperti dengan Sinovac (China), Novavax (AS-Jerman), AstraZeneca (Inggris), dan lainnya, COVAX merupakan perjanjian multilateral.

Dalam rangka mengamankan akses vaksin melalui mekanisme COVAX-AMC (Advance Market Commitment), Indonesia diperkirakan akan mendapat sebanyak 3 - 20 persen jumlah penduduk.

Menlu Retno optimistis bahwa fasilitas produksi di Indonesia, termasuk yang dimiliki oleh PT Bio Farma (Persero) dapat memenuhi ketentuan dari WHO untuk memproduksi vaksin.

Hal ini terbukti dari pemberian sertifikat CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada fasilitas Gedung 21 milik Bio Farma di Bandung yang berkapasitas produksi sebesar 100 juta dosis per tahun.

Selain itu, Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA) Inggris telah menetapkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin buatan AstraZeneca.

“Ini tentunya merupakan kabar baik untuk kita semua, karena MHRA merupakan salah satu dari 6 Stringent Regulatory Authorities [SRAs]. Melalui mekanisme reliance ini, proses penerbitan EUA atas vaksin AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah,” katanya.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi erat untuk memastikan semua infrastruktur logistik vaksin di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan jenis vaksin yang dipesan dari track multilateral ini.

Pada siang ini, Indonesia telah menerima 1,8 juta dosis vaksin jadi dari Sinovac (China) di Bandara Soekarno Hatta. Dengan demikian, total vaksin Sinovac yang sudah sampai di Tanah Air mencapai 3 juta dosis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper