Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Refleksi Akhir Tahun Ketua MPR: Indonesia Harus Tetap Optimistis

Sudah saatnya kita memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan berupa Pokok-pokok Haluan Negara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Binsis-TV Parlemen
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Binsis-TV Parlemen

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bangsa Indonea harus tetap optimistis meski telah terjadi berbagai kejadian sepanjang tahun 2020 yang hampir mengganggu keharmonisan dan ketahanan sosial sebagai bangsa.

Dalam refleksi akhir tahun, dia menyoroti sejumlah peristiwa yang menyita perhatian publik mulai dari dampak pandemi Covid-19, ketegangan politik saat penyusuan UU Cipta Kerja, hingga perlunya kepastian berusaha dan sebuah haluan negara.

Bambang mencatat pada pengujung 2020 ini, di seluruh dunia, korban positif Covid-19 telah menyentuh angka hampir 80 juta orang. Korban yang meninggal dunia sekitar 1,8 juta orang.

Sementara di Indonesia, dinyatakan positif Covid-19 hampir menyentuh angka 700.000 orang dan yang meninggal dunia lebih kurang 20.500 orang, katanya.

“Kita semua berduka. Atas nama Pimpinan MPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam bagi keluarga yang terpaksa berpisah dengan anggota keluarganya akibat Covid-19,” ujarnya, Senin (28/12/2020).

Dia juga menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan di rumah sakit, para dokter, perawat, pekerja kesehatan, dan para relawan kesehatan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya.

Bambang mengakui bahwa sejak awal tahun 2020 pemerintah telah mempersiapkan dan merumuskan berbagai rencana, inisiatif program baik berupa rancangan undang-undang dan berbagai peraturan untuk memajukan perekonomian dan pembangunan nasional.

Akan tetapi, memang tidak semua bisa dilaksanakan, karena disesuaikan ataupun dihentikan akibat dampak pandemi Covid-19, katanya.

Implementasi UU Cipta Kerja

Terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diundangkan, politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan saatnya kita menunggu implementasinya.

Kita sama-sama memahami bahwa UU ini untuk menuntaskan semua peraturan perundangan yang over lapping, katanya.

“Undang-undang ini bertujuan untuk mengharmoniskan kebijakan nasional dengan daerah, memperbaiki rangkaian birokrasi agar semakin optimal, dan mengefisienkan biaya-biaya ekonomi yang selama ini merugikan kita semua,” katanya.

Pada bagian lain Bamsoet menegaskan bahwa masyarakat mengharapkan kegiatan investasi di berbagai wilayah akan berkembang dan ada kepastian hukum bagi semua pelaku bisnis.

Namun demikian, ujarnya, perlu juga diingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan investasi asing semata.

“Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang dapat menstimulasi dan merangsang investasi domestik,” ujarnya.

MPR berharap agar rancangan rumusan turunan dari UU Cipta Kerja betul-betul menjadi perhatian untuk memastikan bahwa negeri kita bukan hanya menyambut kapitalis global.

Para pengusaha nasional, ujarnya, harus dapat menikmati hasil kegiatan investasi yang dimaksud.

Perlunya Haluan Negara

Sementara itu, terkait kepastian masa depan pembangunan dan perekonomian nasional, MPR mendukung segala upaya pemerintah untuk membangun bangsa ini di berbagai sektor demi kemakmuran bangsa.

Mulai dari sektor perekonomian, keamanan, ketenagakerjaan, penegakkan hukum, keharmonisan antar pemeluk agama, persoalan sosial dan politik hingga pengentasan kemiskinan, kata Bamsoet.

Karena itu, lanjut Bamsoet, pimpinan MPR berharap agar pemerintah ke depan tetap membuat kebijakan yang holistik atas daerah-daerah tertinggal atau yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Dia mencontohkan penanganan Papua dan Papua Barat agar ada penyelesaian yang permanen.

“Sudah saatnya kita memiliki arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan berupa Pokok-pokok Haluan Negara. Dengan demikian, seluruh komponen bangsa akan mendapatkan gambaran bagaimana dan kemana kita dalam jangka waktu tertentu 10, 25, 50 atau bahkan 100 tahun mendatang, katanya.

Menurut Bamsoet, konsep masa depan perlu disusun dalam suatu rancangan dan pedoman strategis sebagai acuan umum haluan negara yang ditetapkan dalam kekuatan hukum yang kuat.

Untuk itu, MPR mengajak seluruh pemangku kepentingan mewujudkan gagasan perlunya hadir kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai bintang pengarah masa depan Indonesia, katanya.

“Selamat tinggal tahun 2020 yang penuh tantangan dan selamat datang tahun baru 2021 yang memberikan harapan. Semoga 2021 lebih baik,” ujar Bamsoet menutup Refleksi Akhir Tahun 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper