Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki ingin membina hubungan yang lebih baik dengan Israel meskipun kebijakan negara itu terkait Palestina tetap tidak dapat diterima.
Hubungan Turki dan Israel, yang dulunya adalah sekutu, telah renggang dalam beberapa tahun terakhir. Turki berulang kali mengecam pendudukan paksa Israel di Tepi Barat dan perlakuan diskriminatif negara itu terhadap Bangsa Palestina.
Ankara juga mengkritik upaya AS menggalang dukungan dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk membangun atau memulihkan kembali hubungan dengan Israel.
“Kebijakan (Israel) terkait Palestina adalah garis merah kami. Kami tidak akan menerima kebijakan Israel terhadap Palestina. Perbuatan mereka yang tanpa ampun itu tidak dapat diterima,” kata Erdogan ke media setelah ia selesai menunaikan salat Jumat (25/12/2020) di Istanbul.
“Jika tidak ada masalah di kalangan atas (di Israel), hubungan kami bisa jadi jauh berbeda,” kata dia. Erdogan menyebut dua negara masih terus berbagi informasi intelijen.
“Kami ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik,” ujar Erdogan.
Baca Juga
Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk menanggapi pernyataan Erdogan.
Turki dan Israel mengusir kepala perwakilan masing-masing negara pada 2018 setelah tentara Israel membunuh beberapa warga Palestina saat mereka bentrok di perbatasan Gaza.
Israel pada Agustus 2020 menuduh Turki memberi paspor ke belasan anggota Hamas di Istanbul. Tel Aviv menyebut langkah itu “sangat tidak bersahabat”.
Hamas mengambil alih kendali Gaza dari pasukan yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada 2007. Sejak saat itu, Hamas telah tiga kali berperang melawan Israel.
Turki mengatakan Hamas merupakan organisasi politik yang sah dan mereka menang melalui pemilihan umum yang demokratis.
Israel tahun ini resmi membentuk hubungan diplomatik dengan empat negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Sudan, dan Maroko. Israel pada Rabu (23/12) mengatakan pihaknya juga berupaya membangun hubungan diplomatik dengan negara Muslim ke-5, yang kemungkinan berada di Asia.
Ankara mengkritik perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim, yang didukung Amerika Serikat. Erdogan sebelumnya mengancam akan menghentikan sementara hubungan diplomatik Turki dengan UAE, serta menarik pulang kepala perwakilannya.
Turki juga mengecam keputusan Bahrain membangun hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena langkah itu dianggap sebagai pukulan keras bagi upaya membela isu-isu Palestina.
Rakyat Palestina menganggap perjanjian normalisasi hubungan diplomatik itu sebagai pengkhianatan terhadap tekad Palestina untuk merdeka dan bebas dari pendudukan Israel.
Israel meresmikan hubungan diplomatik penuh dengan Mesir pada 1979, sementara dengan Yordania pada 1994.
