Afghanistan Minta RI Fasilitasi Dialog dengan Taliban, JK: Saya akan Lapor ke Wapress

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait usulan Pemerintah Afghanistan agar Indonesia bisa memfasilitasi dialog dengan Taliban di Jakarta.

Perundingan antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban ini dilakukan dengan harapan agar konflik kekerasan di negara tersebut bisa segera berakhir.

Selain berkoordinasi dengan Wapres Ma'ruf Amin, JK yang juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga akan mengajak ulama-ulama di Indonesia untuk membujuk Taliban agar mau berdialog dengan Pemerintah Afghanistan.

“Mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi, kita akan mengundang melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI” kata JK dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).

Adapun, Pemerintah Afghanistan berharap Jusuf Kalla (JK) beserta ulama-ulama di Indonesia bersedia untuk memfasilitasi dialog antara pihaknya dengan faksi Taliban demi mengakhiri konflik kekerasan yang semakin meningkat di negara tersebut.

Pemerintah Afganistan ingin dialog tersebut dilakukan di Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama dan Haji Republik Islam Afghanistan Mohammad Qasim Halimi saat berdialog dengan JK di Istana Presiden Afganistan Char Chinar Palace di Kabul, Rabu (23/12/2020).

“Kita ingin Pak JK dan ulama Indonesia memfasilitasi dialog ulama Afghanistan dan ulama Taliban untuk mengakhiri konflik,” kata Qasim.

Qasim menyebutkan konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan antara faksi-faksi di Afganistan dalam hal mencari model pemerintahan Islam yang cocok bagi negara islam berpenduduk 32 juta jiwa tersebut.

Oleh sebab itu, Qasim menyatakan pihaknya ingin segera mengakhiri tindak kekerasan dan saling bunuh antar warganya dikarenakan adanya perbedaan pendapat.

“Konflik di Afganistan akibat adanya perbedaan mengenai model pemerintahan Islam mana yang cocok bagi negara kami. Untuk itu kami ingin semua itu diakhiri, dan kami ingin mendiskusikan untuk segera menentukan bentuk pemerintahan yang cocok,” ujarnya.