Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Pertimbangkan Tanggung 50 Persen Biaya Vaksin Covid-19

Pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin Covid-19 yang akan ditanggung dan belum diputuskan.
Petugas mengecek kontainer berisi vaksin Covid-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Petugas mengecek kontainer berisi vaksin Covid-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kemungkinan pemerintah akan menanggung biaya vaksin Covid-19 sebesar 50 persen, sedangkan sisanya ditanggung secara mandiri oleh masyarakat.

"Ini masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50," kata Muhadjir Jakarta, Senin (14/12/2020).

Saat ini, ujar dia, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin Covid-19 yang akan ditanggung dan belum diputuskan.

"Tadi sudah ada rapat dengan Presiden terkait evaluasi alokasi berapa nanti yang harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan diperkirakan akan ada 182 juta vaksin dari jumlah semula 107 juta vaksin yang akan diberikan pada masyarakat untuk menangani Covid-19.

Untuk pemberian vaksin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan akan diprioritaskan bagi tenaga medis dan tenaga non-medis yang berjuang di garda terdepan menangani Covid-19.

"Selain itu, vaksin juga akan diprioritaskan kepada mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," jelasnya.

Artinya, pemerintah juga tengah mempertimbangkan prioritas pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan hingga pelaku UMKM.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan bagi karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan, kemungkinan biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja.

"Jadi mandiri itu bukan berarti dia bayar sendiri, tapi ada mandiri yang menjadi tanggung jawab perusahaan," ujar Muhadjir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper