Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyaakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengkritik skema vaksin mandiri yang telah dicanangkan pemerintah. Berdasarkan data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), vaksin program pemerintah nantinya hanya akan diberikan kepada tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Sementara itu vaksin mandiri akan diberikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan jumlah sasaran sebanyak 75.048.268 orang.
Melihat dari skema pemberian vaksin tersebut, Pandu menilai sejak awal program vaksinasi Covid-19 pemerintah sudah direncanakan sebagai lahan bisnis. Hal ini terindikasi dari program vaksinasi mandiri dengan kuota yang jauh lebih besar dibandingkan dengan vaksinasi gratis.
"Vaksinasi Covid-19 memang diniati untuk "diperdagangkan", tidak heran pelaku bisnis kesehatan swasta dapat alokasi besar. Sudah bisa pesan jenis vaksin dengan daftar harga yang bervariasi," tulis Pandu Riono melalui akun Twitter, @drpriono1, seperti dikutip Bisnis, Selasa (15/12/2020).
Pandu juga bahkan mengkritik pemerintah tidak mempunyai moral di tengah pandemi.
"Negara seharusnya punya kewajiban moral menyediakan gratis sebagai public health intervention," sambungnya.
Sebelumnya Pandu menuturkan, apabila masyarakat harus membayar vaksinasi Covid-19, maka sejatinya pemerintah telah menjadikan kesehatan masyarakat sebagai komoditas komersial.
"Kalau vaksin untuk atasi pandemi harus BAYAR, artinya kesehatan publik itu komoditas komersial," ungkapnya.
