Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai pemerintah mengabaikan kesehatan masyarakat jika menerapkan skema vaksinasi berbayar.
Kritikan tersebut Pandu sampaikan melalui akun Twitter miliknya, @drpriono1, Sabtu (12/12/2020). Menurutnya, vaksinasi saat pandemi merupakan kebutuhan rakyat dan tidak ada alasan rakyat untuk membayar vaksinasi tersebut.
"Kalau vaksin untuk atasi pandemi harus BAYAR, artinya kesehatan publik itu komoditas komersial," ungkap Pandu Riono melalui akun Twitter miliknya, seperti dikutip Bisnis, Selasa (15/12/2020).
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan dua skema pemberian vaksinasi Covid-19, yaitu melalui program pemerintah dan program mandiri.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan hanya menggratiskan vaksinasi kepada 30 persen atau sekitar 32 juta masyarakat di Indonesia. Pada program mandiri, yaitu 70 persen atau sekitar 75 juta masyarakat harus membayar untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Kalau vaksin untuk atasi Pandemi harus BAYAR, artinya kesehatan publik itu komoditas komersial. Kenapa para penyelenggara pemerintahan NKRI mengabaikan prinsip kesehatan publik, bahwa vaksinasi Covid19 adalah layanan kesehatan publik yg ditanggung negara dan bersifat sukarela. pic.twitter.com/EdZJ6vvYRc
— Juru Wabah (@drpriono1) December 12, 2020
Menurut Pandu, penerapan skema tersebut menunjukkan pemerintah telah abai terhadap hak warga, khususnya terkait layanan kesehatan publik dan seharusnya layanan tersebut ditanggung oleh negara.
"Kenapa para penyelenggara pemerintahan NKRI mengabaikan prinsip kesehatan publik, bahwa vaksinasi Covid-19 adalah layanan kesehatan publik yang ditanggung negara dan bersifat sukarela," ungkap Pandu.
Rencananya skema berbayar atau mandiri akan dibagikan kepada 75 juta penduduk di Indonesia yang akan mendapatkan dua kali penyuntikan vaksin sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).
Seperti dikutip Bisnis, Minggu (13/12/2020), pemerintah memilih Kementerian BUMN untuk mempersiapkan vaksin mandiri termasuk skenario dalam pelaksanaannya.
"Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN dikutip Selasa (15/12/2020).
