Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan dua skema pembagian vaksin Covid-19, yaitu secara gratis dan sebagian besarnya secara berbayar.
Rencana pemerintah dengan skema pemberian sebagian besar vaksin secara berbayar dikecam masyarakat. Beberapa tokoh maupun warganet (netizen) melayangkan protes di media sosial.
Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan penerapan skema vaksin berbayar yang dilakukan BUMN dan disetujui pemerintah merupakan praktik biadab. Sebelumnya, Faisal juga telah mengkritik rencana penjualan vaksin oleh pemerintah dengan meretweet pernyataan peneliti Sulfikar Amir.
"Bisnis vaksin oleh kartel BUMN yang direstui pemerintah adalah praktik biadab!!!," kicau akun @FaisalBasri, Senin (14/12/2020).
Bisnis vaksin oleh kartel BUMN yang direstui pemerintah adalah praktik biadab!!!
— Faisal Basri (@FaisalBasri) December 14, 2020
Cuitan Faisal mendapat respons luar biasa dari netizen Twitter. Twit tersebut tercatat mendapat balasan (reply) dari 491 pengguna Twitter, 4.100 retweets, 423 quotes, dan 15.300 likes.
Opini netizen pun terbelah menjadi dua, ada yang pro dan kontra. Pemilik akun Twitter bernama Jelajah Dunia (@KsatriaAbalAbal) tidak setuju dengan pernyataan Faisal Basri.
"Gw LBH menyukai kartel BUMN yg direstui pemerintah drpd kartel swata yg direstui pemerintah. Soalnya uangnya masuk ke negara," tulis @KsatriaAbalAbal.
Di sisi lain, akun Teleskop (@TeleskopID) justru mempertanyakan negara lain yang bisa menyediakan vaksin secara gratis untuk rakyatnya.
"KOK BISA di Jepang, Norwegia, sama Mesir bisa vaksinasi #COVID19 gratis?" tulis @TeleskopID.
Rencananya skema berbayar atau mandiri akan dibagikan kepada 75 juta penduduk di Indonesia yang akan mendapatkan dua kali penyuntikan vaksin sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).
Seperti dikutip Bisnis, Minggu (13/12/2020), pemerintah memilih Kementerian BUMN untuk mempersiapkan vaksin mandiri termasuk skenario dalam pelaksanaannya.
"Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN dikutip Selasa (15/12/2020).
