Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Skema Vaksin Berbayar, Faisal Basri: Kartel BUMN Praktik Biadab!

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan penerapan skema vaksin berbayar yang dilakukan BUMN dan disetujui pemerintah merupakan praktik biadab.
Pengamat Ekonomi Faisal Basri memaparkan materinya pada seminar Prediksi Ekonomi 2018: Economy and Capital Market Outlook 2018 dengan tema At The Crossroad, di Jakarta, Kamis (9/11)./JIBI-Abdullah Azzam
Pengamat Ekonomi Faisal Basri memaparkan materinya pada seminar Prediksi Ekonomi 2018: Economy and Capital Market Outlook 2018 dengan tema At The Crossroad, di Jakarta, Kamis (9/11)./JIBI-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan dua skema pembagian vaksin Covid-19, yaitu secara gratis dan sebagian besarnya secara berbayar.

Rencana pemerintah dengan skema pemberian sebagian besar vaksin secara berbayar dikecam masyarakat. Beberapa tokoh maupun warganet (netizen) melayangkan protes di media sosial.

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan penerapan skema vaksin berbayar yang dilakukan BUMN dan disetujui pemerintah merupakan praktik biadab. Sebelumnya, Faisal juga telah mengkritik rencana penjualan vaksin oleh pemerintah dengan meretweet pernyataan peneliti Sulfikar Amir.

"Bisnis vaksin oleh kartel BUMN yang direstui pemerintah adalah praktik biadab!!!," kicau akun @FaisalBasri, Senin (14/12/2020).

Cuitan Faisal mendapat respons luar biasa dari netizen Twitter. Twit tersebut tercatat mendapat balasan (reply) dari 491 pengguna Twitter, 4.100 retweets, 423 quotes, dan 15.300 likes.

Opini netizen pun terbelah menjadi dua, ada yang pro dan kontra. Pemilik akun Twitter bernama Jelajah Dunia (@KsatriaAbalAbal) tidak setuju dengan pernyataan Faisal Basri.

"Gw LBH menyukai kartel BUMN yg direstui pemerintah drpd kartel swata yg direstui pemerintah. Soalnya uangnya masuk ke negara," tulis @KsatriaAbalAbal.

Di sisi lain, akun Teleskop (@TeleskopID) justru mempertanyakan negara lain yang bisa menyediakan vaksin secara gratis untuk rakyatnya.

"KOK BISA di Jepang, Norwegia, sama Mesir bisa vaksinasi #COVID19 gratis?" tulis @TeleskopID.

Rencananya skema berbayar atau mandiri akan dibagikan kepada 75 juta penduduk di Indonesia yang akan mendapatkan dua kali penyuntikan vaksin sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Seperti dikutip Bisnis, Minggu (13/12/2020), pemerintah memilih Kementerian BUMN untuk mempersiapkan vaksin mandiri termasuk skenario dalam pelaksanaannya.

"Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN dikutip Selasa (15/12/2020).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper