Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Bentuk Tim Khusus, Kemendagri Pantau Pilkada

Di bawah koordinasi Kemendagri, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan lancar.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 12 Desember 2020  |  23:10 WIB
Bentuk Tim Khusus, Kemendagri Pantau Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. - ANTARA/Puspen Kemendagri
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk tim supervisi untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal mengatakan dalam 9 bulan terakhir ini, Kemendagri bersinergi bersama stakeholder terkait untuk menyiapkan berbagai regulasi, data kependudukan, data keuangan, hingga berkaitan dengan dukungan teknis di lapangan.

Akmal menambahkan tim monitoring dan melakukan pemantauan ke 32 provinsi, yang dibentuk menjadi 4 tim. Pertama, tim monitoring anggaran yang dikoordinir oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Itjen Kemendagri. 

"Tim ini bertugas untuk memastikan bahwasanya pembiayaan dan realisasi anggaran di APBD masing-masing daerah berjalan baik," kata Akmal, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Sabtu (12/12/2020).

Kedua, tim yang membantu penyiapan data kependudukan yang dipimpin oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Tim ini membantu menyiapkan data kependudukan atau melakukan perekaman bagi warga yang belum sempat melakukan perekaman sebagai syarat melaksanakan Pilkada.

Ketiga, tim pemantauan terhadap Kota/Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkades. Menurut Akmal, keberadaan tim ini penting, karena masih berada pada posisi pandemi Covid-19. Pihaknya menginginkan pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan bisa direplikasi dalam pelaksanaan Pilkades.

Keempat, tim pemantau Pilkada yang bekerja di bawah koordinasi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Tim ini bergerak ke 32 provinsi, masing-masing provinsi ada yang personilnya 2 atau 3 orang, tugasnya adalah memastikan bahwasanya seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama.

Akmal juga menegaskan, petugas yang diterjunkan ke lapangan bersifat netral. Tim melaksanakan tugasnya secara netral dan profesional.

"Dan sekali lagi Dirjen Otda bertanggung jawab untuk memastikan apabila ada petugas yang tidak netral, kami akan melakukan klarifikasi dan investigasi terkait hal ini," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilkada kemendagri
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top