Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pembahasan secara khusus terkait libur panjang pada akhir tahun di masa pandemi Covid-19 dalam rapat terbatas dengan jajarannya pada hari ini, Senin (23/11/2020).
“Secara khusus akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember, ini akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11/2020).
Adapun, keputusan penyelenggaraan libur panjang pada akhir tahun ini harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya peningkatan kasus positif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pun mengungkapkan hasil pembahasan mengenai libur panjang dalam ratas tersebut.
"Yang berkaitan masalah libur, cuti bersama akhir tahun, termasuk libur cuti bersama pengganti Idul Fitri, Presiden minta agar ada pengurangan. Beliau juga memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi antara Menko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan cuti bersama akhir tahun dan libur pengganti Idul Fitri," kata Muhadjir dalam konferensi pers usai menghadiri Ratas bersama Presiden Jokowi, Senin (23/11/2020).
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyatakan bakal mempelajari dampak libur panjang akhir Oktober 2020 terhadap peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19.
"Satgas sendiri masih mengikuti perkembangan sampai satu minggu ke depan. Apakah dampaknya signifikan atau malah masyarakat sudah semakin baik dalam menerapkan liburan aman dan nyaman tanpa kerumunan," ujar Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal Youtube BNPB, Minggu (15/11/2020).
Dia mengatakan apabila pada seminggu kedepan ternyata tidak ada peningkatan signifikan, pihaknya akan tetap memberikan masukan untuk melanjutkan libur panjang di akhir tahun.
"Kalau ini bisa diketahui, kasus tidak mengalami peningkatan dan kita bisa mengendalikan dengan baik, Insha Allah akhir tahun kita tetap berikan masukan pada pemerintah untuk melanjutkan libur panjang," katanya.
Hanya saja jika dalam seminggu ke depan terjadi peningkatan signifikan seperti halnya yang terjadi pada periode Agustus dan September silam, maka pihaknya bakal merekomendasikan agar libur panjang diperpendek atau bisa jadi ditiadakan sama sekali.
