Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menganggap pemerintah bersikap inkonsisten dalam menangani protokol kesehatan pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikannya melalui tayangan Mata Najwa bertajuk ‘Pilah-Pilih Urus Pandemi’ pada Rabu malam (18/11/2020).
“Penanganan Covid ini sudah inkonsisten sejak awal. Mulai dari pejabatnya, pejabat yang berwenang, termasuk penindakan dan inkonsistensi terlalu banyak bisa jadi buku sendiri,” kata Fadli seperti dikutip Bisnis, Kamis (19/11/2020).
Sikap inkonsistensi pemerintah yang terbaru justru disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Pasalnya, Mahfud yang mengizinkan pendukung untuk menjemput pentolan FPI Rizieq Shihab di bandara Soekarno Hatta.
Namun, tidak lama setelah itu, pemerintah justru kemudian menindak tegas. Bukan hanya itu, Fadli menyoroti pernyataan Menkopolhukam terkait Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2020.
"Di satu sisi memberikan satu tekanan, tetapi di sisi lain tidak ada sanksi pidana," jelasnya.
Baca Juga
Menurut Fadli, apabila sudah banyak ditemukan kedaruratan maka ada sanksi pidana. Karena itu, dia juga menyinggung menteri-menteri yang memberikan informasi yang salah akan adanya Covid-19.
“Ini kan emergency-nya sudah banyak dari awal. Justru sebelumnya itu harusnya menteri-menteri yang mengatakan tidak ada Covid, yang memberikan informasi-informasi salah itu bisa dipidanakan karena dia menimbulkan emergency yang lebih besar,” ujarnya.
Fadli juga menyoroti sikap Polda Metro Jaya yang memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan klarifikasi terkait kerumunan massa di Petamburan dan bandara Soetta.
Dalam tayangan tersebut, Fadli menyebut dua nama penting yaitu Habib Rizieq dan Anies Baswedan. Menurutnya, kemungkinan besar kedua nama tersebut merupakan nama yang tidak disukai pemerintah.
“Buktinya terlalu banyak. Misalnya Pilkada di berbagai tempat, yang jelas [ada] kerumunan nggak ada yang diproses,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua DPR tersebut mengkritisi pemerintah yang gagal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta imbauan bahayanya Covid-19.
“Kalau masyarakat kemudian tidak patuh berarti ada sesuatu yang harus kita refleksikan kenapa itu bisa terjadi,” jelasnya.
