Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pasal 33 UU Cipta Kerja Digugat Komisaris Radio Siaran

Pasal 33 UU Cipta Kerja dinilai membuat perpindahan penguasaan lembaga penyiaran swasta dapat terjadi tanpa melalui pengalihan izin penyelenggara penyiaran (IPP).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 November 2020  |  14:21 WIB
Pasal 33 UU Cipta Kerja Digugat Komisaris Radio Siaran
Ilustrasi - kaskus.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur perizinan penyelenggaraan penyiaran digugat komisaris perusahaan radio penyiaran.

Penggugat menilai pasal tersebut menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap lembaga penyiaran swasta.

Selain itu, pasal tersebut membuat perpindahan penguasaan lembaga penyiaran swasta dapat terjadi tanpa melalui pengalihan izin penyelenggara penyiaran (IPP).

Penggugat, seorang komisaris radio di Gorontalo, mempersoalkan perizinan berusaha untuk penyiaran tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip Antara dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat, pemohon bernama Herman Dambea mempersoalkan norma dalam Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Menurut pemohon, perubahan nomenklatur perizinan penyelenggara penyiaran akibat berlakunya Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap lembaga penyiaran swasta.

Pemohon mendalilkan perubahan izin penyelenggara penyiaran (IPP) terhadap perizinan berusaha memudahkan terjadinya perpindahan penguasaan lembaga penyiaran swasta tanpa melalui pengalihan IPP.

Selanjutnya, dalil yang diutarakan pemohon adalah Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan multitafsir dan kontroversial.

Norma dalam pasal yang dimohonkan untuk diuji itu, menurut pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon pun mengusulkan agar perizinan berusaha untuk lembaga penyiaran tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, melainkan juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebelumnya permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk ke Mahkamah Konstitusi di antaranya mempersoalkan pembentukan undang-undang itu serta klaster ketenagakerjaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi radio cipta kerja

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top