Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pasal 33 UU Cipta Kerja Digugat Komisaris Radio Siaran

Pasal 33 UU Cipta Kerja dinilai membuat perpindahan penguasaan lembaga penyiaran swasta dapat terjadi tanpa melalui pengalihan izin penyelenggara penyiaran (IPP).
Newswire
Newswire - Bisnis.com 14 November 2020  |  14:21 WIB
Ilustrasi - kaskus.co.id
Ilustrasi - kaskus.co.id

Bisnis.com, JAKARTA - Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur perizinan penyelenggaraan penyiaran digugat komisaris perusahaan radio penyiaran.

Penggugat menilai pasal tersebut menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap lembaga penyiaran swasta.

Selain itu, pasal tersebut membuat perpindahan penguasaan lembaga penyiaran swasta dapat terjadi tanpa melalui pengalihan izin penyelenggara penyiaran (IPP).

Penggugat, seorang komisaris radio di Gorontalo, mempersoalkan perizinan berusaha untuk penyiaran tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip Antara dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Jumat, pemohon bernama Herman Dambea mempersoalkan norma dalam Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Menurut pemohon, perubahan nomenklatur perizinan penyelenggara penyiaran akibat berlakunya Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap lembaga penyiaran swasta.

Pemohon mendalilkan perubahan izin penyelenggara penyiaran (IPP) terhadap perizinan berusaha memudahkan terjadinya perpindahan penguasaan lembaga penyiaran swasta tanpa melalui pengalihan IPP.

Selanjutnya, dalil yang diutarakan pemohon adalah Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan multitafsir dan kontroversial.

Norma dalam pasal yang dimohonkan untuk diuji itu, menurut pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

Untuk itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pemohon pun mengusulkan agar perizinan berusaha untuk lembaga penyiaran tidak hanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, melainkan juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sebelumnya permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk ke Mahkamah Konstitusi di antaranya mempersoalkan pembentukan undang-undang itu serta klaster ketenagakerjaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi radio cipta kerja

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top