Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Gelar Vaksinasi Covid-19

Pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain.
Vaksin Sinovac/ugm.ac
Vaksin Sinovac/ugm.ac

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk memperhatikan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait  rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia pada Desember 2020.

Organisasi-organisasi itu telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin, sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti,” katanya, Jumat (13/11/2020).

Sejalan dengan itu, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain. Di Brasil, misalnya, uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech dihentikan.

Penghentian itu disebabkan ada insiden merugikan yang melibatkan sukarelawan uji vaksin.

Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir, dan peristiwa signifikan secara klinis lainnya.

"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brasil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia."

"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper