Bisnis.com, JAKARTA - Tiktok meminta pengadilan banding federal di Washington untuk campur tangan guna mencegah pemerintah Amerika Serikat menjual aplikasi berbagi video tersebut.
ByteDance Ltd., berusaha menghentikan penjualan paksa bisnis internasional pentingnya, yakni layanan video viral dengan lebih dari 100 juta pengguna di AS tersebut.
Pemerintahan Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang TikTok di AS dengan alasan keamanan nasional, dan menuntut perusahaan China tersebut menyerahkan kendali TikTok kepada investor Amerika.
Sebuah kesepakatan akhirnya tercapai untuk menjual sekitar 20 persen sahamnya ke Oracle Corp dan Walmart Inc., tetapi kesepakatan itu sekarang berada dalam ketidakpastian di tengah perubahan di Gedung Putih dan tantangan hukum terhadap larangan tersebut.
“Selama setahun, TikTok secara aktif terlibat dengan CFIUS dengan itikad baik untuk mengatasi masalah keamanan nasionalnya, meskipun kami tidak setuju dengan penilaiannya,” kata TikTok, dikutip dari Bloomberg.
TikTok mengatakan telah meminta perpanjangan 30 hari dari pemerintah untuk terus mengupayakan solusi yang akan mencegah perintah divestasi.
Baca Juga
"Dalam hampir dua bulan sejak Presiden memberikan persetujuan awal atas proposal kami untuk memenuhi kekhawatiran tersebut, kami telah menawarkan solusi terperinci untuk menyelesaikan perjanjian itu - tetapi tidak menerima umpan balik yang substantif tentang privasi data dan kerangka keamanan kami yang luas," katanya.
Menghadapi tenggat waktu CFIUS hari Kamis (12/11/2020), TikTok mengatakan, mereka tidak punya pilihan selain beralih ke pengadilan banding untuk membela hak-hak perusahaan dan hak lebih dari 1.500 karyawan kami di AS.
AS berpendapat bahwa TikTok adalah ancaman keamanan nasional, dengan mengatakan hal itu dapat memberi pemerintah China akses ke data pribadi jutaan orang Amerika karena itu dimiliki oleh perusahaan China.
