Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas Pemuliahan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) melaporkan realisasi anggaran per 2 November 2020 sebesar Rp366 triliun atau sekitar 51,9 persen dari total pagu.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa klaster pemulihan ekonomi telah menyalurkan Rp150 triliun sepanjang kuartal III/2020. Program perlindungan sosial tercatat sebagai yang terbesar merealisasikan anggaran.
“Pak Menteri Sosial pagunya paling besar Rp203,9 triliun, dan Alhamdulillah Kementerian Sosial sudah berhasil merealisakan sampai tanggal 2 November sebesar Rp176,38 triliun atau 86,51 persen dari total pagu yang disediakan,” kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (4/10/2020).
Sementara itu, program yang menyasar UMKM berada di urutan kedua dalam hal penyerapan anggaran. Pada periode yang sama program ini telah merealisasikan Rp93,59 triliun atau 75,81 persen dari total anggaran Rp123,47 triliun.
Kemudian program yang dijalankan kementerlian/lembaga dan pemerintah daerah melaporkan penyerapan 28,51 persen atau Rp30,25 triliun. Sektor ini memiliki pekerjaan rumah besar karena masih menyisakan Rp75,86 triliun anggaran yang belum digunakan.
Terakhir, pemerintah belum juga merealisasikan program pembiayaan korporasi. Pagu anggaran Rp53,60 triliun masih utuh hingga 2 November 2020.
Baca Juga
Adapun sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 yang masih terkontraksi negatif. Lemahnya daya beli dan investasi membuat pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut negatif lebih dari 3 persen.
Presiden pun meminta jajarannya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran PEN. Belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan daya ungkit terhadap perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
“Hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen, Direktur, dan di seluruh jajaran yang Bapak Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal,” kata Presiden.
Dia juga meminta realisasi anggaran tahun depan dirancang sejak November 2020 agar realisasi bisa berjalan sejak awal tahun. “Begitu Bapak Ibu menerima DIPA itu bisa ada lelang, sehingga kita harap Januari, Februari, Maret tidak stuck,” kata Jokowi.
