Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mahkamah Konstitusi Pertegas Kewenangan Pemeriksaan Khusus BPK

Penegasan ini terdapat dalam amar putusan atas perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 terkait pengujian ketentuan mengenai kewenangan BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 28 Oktober 2020  |  09:41 WIB
Petugas kepolisian tengah menjaga gedung Mahkamah Konstitusi - Jaffry Prabu
Petugas kepolisian tengah menjaga gedung Mahkamah Konstitusi - Jaffry Prabu

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi kewenangan konstitusional yang diberikan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penegasan ini terdapat dalam amar putusan atas perkara Nomor 54/PUU-XVII/2019 terkait pengujian ketentuan mengenai kewenangan BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Melalui amar putusannya, majelis hakim konstitusi memutuskan bahwa permohonan uji materi tidak dapat diterima, MK juga menegaskan kembali bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) sebagai wewenang konstitusional BPK.

PDTT tidak saja sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan membantu entitas dalam mengatasi masalah pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dan strategis dalam upaya mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi.

"Dengan putusan yang menegaskan konstitusionalitas PDTT, MK membuktikan bukan saja menjadi garda penjaga konstitusi tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat dan nyata dalam perjuangan melawan korupsi," tulis keterangan resmi BPK, Rabu (28/10/2020).

BPK menyesalkan ulah sekelompok orang yang seakan-akan mewakili akademisi, namun dalam praktiknya telah melakukan tindakan yang melemahkan upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, bahkan melemahkan perjuangan melawan korupsi.

Lembaga auditor negara paham bahwa untuk menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas membutuhkan kerja keras.

Oleh karena itu, BPK terus menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang digunakan, termasuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat integritas pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan PDTT. Harapan Majelis Hakim MK dalam hal peningkatan kualitas PDTT juga merupakan harapan BPK.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk mahkamah konstitusi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top