Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Akui Ada Pasal UU Cipta Kerja yang Dihapus, Begini Penjelasan DPR

Meski ada pasal dalam UU Cipta Kerja yang dihapus, tetapi DPR menyatakan hal itu tidak membuat undang-undang tersebut menjadi cacat formil.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 23 Oktober 2020  |  15:11 WIB
Pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas saat menyampaikan laporan dalam rangka pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan hasul pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah diselesaikan oleh Baleg DPR RI pada Rapat Paripurna, Senin (5/10 - 2020) / Youtube DPR RI
Pimpinan Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas saat menyampaikan laporan dalam rangka pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan hasul pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah diselesaikan oleh Baleg DPR RI pada Rapat Paripurna, Senin (5/10 - 2020) / Youtube DPR RI

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus memberi penjelasan terkait Pasal 46 Undang-Undang 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dihapus oleh Kementerian Sekretariat Negara di dalam UU Cipta Kerja.

Dia menyatakan pasal tersebut dihapus karena tidak memiliki perbedaan dengan yang tertuang di UU 22/2001. Oleh karena itu dinilai tidak perlu lagi dicantumkan.

“Jadi kalau tidak dihapus berarti pengaturan ada dua, baik dari sisi maksud dan tujuan, persis sama bunyinya antara UU migas dan UU Ciptaker,” kata Supratman saat dikonfirmasi Bisnis, Jumat (23/10/2020).

Berdasarkan penelusuran Bisnis, Pasal 46 UU 22/2001 yang sempat tercantum di dalam UU Ciptaker sama dengan Pasal 46 UU 22/2001. Keduanya terdiri dari 4 ayat dan tidak ada perbedaaan kata sedikitpun.

Supratman menceritakan bahwa ihwal adanya Pasal 46 UU 22/2001 di UU Ciptaker karena keinginan pemerintah menambahkan satu ayat. Pemerintah mengusulkan ayat kelima yang berbunyi fungsi BPH Migas terkait gas diserakan kepada Menteri ESDM.

“Jadi ayat 5 tidak ada karena [DPR] tidak setuju, sehingga yang ada ayat 1 - 4 saja. Itu tidak berubah dengan UU existing, jadi harus dihapus,” kata Supratman.

Hal itu menurut Ketua Baleg tidak menjadi cacat formil. Ketiadaan Pasal 46 UU 22/2001 di UU Ciptaker tidak mengubah aturan apapun, karena isi pasal tersebut sama dengan yang tertuang di dalam UU 22/2001.

“Menghapus itu teknis aja, karena itu substansi kembali ke UU existing,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa tidak ada perubahan substansi yang dilakukan oleh Kemensetneg terkait naskah final UU Ciptaker yang telah disahkan DPR dalam rapat paripurna 5 Oktober.

Menurutnya, perubahan dalam naskah hanya bersifat penyesuaian format dan pengecekan teknis oleh Kemensetneg.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian juga menegaskan bahwa tidak ada perbedaan isi antara naskah final UU Cipta Kerja yang diterima Istana dari DPR dan yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun, dia mengakui ada penambahan jumlah halaman.

Donny mengatakan, bahwa perbedaan jumlah halaman terjadi karena penyesuaian format dan redaksional yang sesuai dengan undang-undang yang siap ditandangani dan dicatat di lembar negara.

“Jadi murni redaksional saja. Tidak ada perubahan apapun,” kata Donny saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr setneg Omnibus Law cipta kerja
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top