Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan demontrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja oleh mahasiswa merupakan sebuah paradoks.
Moeldoko mengklaim UU ini dibuat untuk memfasilitas para calon pekerja pada masa yang akan datang.
“Tentu anak-anak saya yang saat ini ada di jalanan, kalau itu mereka dipahamkan tentang hal ini, mereka pasti tidak akan turun ke jalan, karena pemerintah sungguh memikirkan nasib mereka ke depan,” kata Moeldoko di kantornya, Rabu (21/10/2020).
Moeldoko menjelaskan setiap tahun ada 2,9 juta lulusan baru yang mencari lapangan pekerjaan.
Jumlah tersebut masih belum termasuk 6,5 juta pengangguran yang dicatat pemerintah.
Tahun ini kondisinya diperburuk dengan pandemi Covid-19, sehingga 3,5 juta pekerja kehilangan pekerjaan, baik dari sektor formal maupun informal.
“Salah satu bentuk kesejahteraan umum yang disiapkan Presiden bagaimana menyiapkan calon-calon pencari kerja agar mendapatkan pekerjaan,” kata Moeldoko.
Pemerintah pun menyiapkan prasyarat investasi dengan menerbitkan UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker.
Regulasi ini disebut Moeldoko menciptakan kepastian hukum dan menyederhanakan aturan yang akan memberikan stimulus terhadap investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.
“Kalau ada investasi besar maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan,” kata Moeldoko.
Sementara itu Moeldoko mengakui komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika membahas UU Ciptaker kepada publik.
Presiden Joko Widodo pun, ujar Moeldoko, telah menegur jajarannya terkait hal tersebut.
Pemerintah berjanji akan memperbaiki gaya komunikasi dengan lebih baik.
Menurut Moeldoko pemerintah menjadikan omnibus law Cipta Kerja sebagai bahan pembelajaran.
Dengan begitu, kata Moeldoko, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik.
“Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri,” kata Moeldoko.
Seperti diketahui pengesahan UU Ciptaker menimbulkan gelombang protes dari masyarakat. Serikat pekerja, mahasiswa, hingga pelajar di berbagai daerah turun ke jalan menyerukan penolakan.
