Bisnis.com, JAKARTA - Parlemen Thailand akan memanggil Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk membahas kondisi politik yang tengah genting dalam beberapa hari terakhir.
Dilansir dari Bangkok Post, Senin (19/20/2020), Juru bicara Parlemen Thailand Chuan Leekpai mengatakan permintaan itu diajukan setelah rapat dengan pemimpin partai. Permintaan tersebut disambut baik oleh Perdana Menteri Prayut. Hal itu diungkapkan oleh seorang sumber.
Chuan yang juga Ketua Parlemen Thailand meminta dekrit darurat dicabut dan mengalihkan penyelesaian masalah ke parlemen.
"Chuan akan segera mengirim surat kepada perdana menteri agar mengadakan sesi parlemen khusus," demikian dikutip dari Bangkok Post.
Seperti diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Prayut mengeluarkan dekrit pada Kamis (15/10/2020) yang bertujuan untuk meredakan unjuk rasa besar yang telah melibatkan puluhan ribu masyarakat prodemokrasi.
Pemerintah melarang orang-orang berkumpul lebih dari lima orang. Selain itu, media juga dilarang menyiarkan pemberitaan yang meningkatkan rasa takut.
Terkait dengan panggilan dari Chuan, jika pemerintah menolak, maka kubu oposisi akan mengusulkan pertemuan, dan partai koalisi di pemerintahan akan mendukung mereka, kata sumber tersebut.
Sementara itu, Channel News Asia pada Senin melaporkan Perdana Menteri Prayut mengatakan akan mendukung pembicaraan untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi.
"Saya meminta para demonstran berkumpul dengan damai. Pemerintah telah berkompromi sampai taraf tertentu, "katanya.
Sejumlah masyarakat prodemokrasi menuntut pengunduran diri Prayut, mantan kepala militer dan otak dari kudeta yang terjadi pada 2014.
Pemerintah juga meminta penulisan ulang konstitusi yang dirancang militer lantaran dinilai mencurangi pemilihan umum tahun lalu.
Pada Sabtu, sekitar puluhan ribu orang melakukan demonstrasi besar di Bangkok dan beberapa kota lainnya. Pasukan polisi menyemprotkan water cannon guna menghalau orang-orang yang turun ke jalan.
