Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Uji Materi UU Covid-19, Sri Mulyani Pertanyakan Legal Standing Penggugat

Sri Mulyani menyoroti kedudukan hukum pihak yang mengajukan judicial review yang dinilai tidak tepat. Dia mengatakan bahwa UU No.2/2020 justru ditujukan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  13:23 WIB
Uji Materi UU Covid-19, Sri Mulyani Pertanyakan Legal Standing Penggugat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan kepada tim Bisnis Indonesia saat wawancara eksklusif di Jakarta, Jumat (22/11/2019). Bisnis - Abdullah Azzam
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan jawaban pemerintah terkait uji materi Undang Undang (UU) No.2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam jawabannya tersebut, mantan petinggi Bank Dunia ini menyoroti kedudukan hukum pihak yang mengajukan judicial review yang dinilai tidak tepat. Dia mengatakan bahwa UU No.2/2020 justru ditujukan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

"Saat ini (pandemi) keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara," kata Sri Mulyani, Kamis (8/10/2020).

Sri Mulyani menjelaskan dengan penjelasan tersebut pemerintah menyampaikan 3 poin permohonan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan uji materi UU No.2/2020.

Pertama, menerima keterangan presiden secara keseluruhan. Kedua, menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Ketiga,menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima.

Seperti diketahui, UU No.2/2020 telah diuji materikan ke MK oleh sejumlah pihak salah satunya adalah Sumadi Atmadja. Dalam uji materi Nomor 43/PUU-XVIII/2020, pemohon melakukan pengujian formil terkait dengan pembentukan UU No.2/2020 dan pengujian materiil Terkait Dengan Batas defisit anggaran dan imunitas kebijakan keuangan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani mahkamah konstitusi uji materi covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top