Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

AJI Gelar Demo Online Tolak UU Cipta Kerja hingga Singgung Revisi UU KPK

Hal ini menyebabkan pekerja yang berhadapan dengan pengusaha tidak dalam posisi yang seimbang.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  10:35 WIB
 Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Jakarta, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) dan lainnya melakukan orasi dan long march dalam rangka hari buruh atau May Day pada Rabu (1/5/2019). JIBI/Bisnis - Yanita Patriella
Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Jakarta, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) dan lainnya melakukan orasi dan long march dalam rangka hari buruh atau May Day pada Rabu (1/5/2019). JIBI/Bisnis - Yanita Patriella

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai masih rendahnya kultur berserikat di kalangan pekerja media bakal semakin mempersempit keberpihakan perusahaan dengan pekerja.

Hal itu disampaikan Ketua AJI Abdul Manan saat membuka orasi virtual yang disiarkan melalui YouTube, Kamis (8/10/2020).

Dia mengatakan implikasi dari pengesahan Omnibus Law  UU Cipta Kerja akan berdampak pada aspek ketenagakerjaan, termasuk kalangan jurnalis.

"Ini bisa jadi jebakan batman yang berbahaya karena kultur berserikat di kalangan pekerja media sangat rendah," katanya.

Dia memisalkan soal aspek pengupahan dan perlindungan upah yang mengalami banyak perubahan. Namun, yang dia soroti utamanya adalah negara mengurangi perannya sebagai pelindung pekerja.

Kendati Indonesia sudah memiliki UU Serikat Pekerja, tetapi mendirikan serikat pekerja di media tidaklah mudah.

"Ini mengibaratkan wartawan media harus punya serikat supaya bisa mewakili pekerja ketika berunding dengan perusahaan untuk menyusun perjanjian bersama," paparnya.

Saat ini, jumlah serikat pekerja di lingkup media kurang dari 30. Dengan demikian, jika tidak punya serikat pekerja, pengaturan, misalnya terkait cuti tahunan, otomatis akan jatuh kepada peraturan perusahaan yang berpotensi mengabaikan kepentingan pekerja.

Hal ini menyebabkan pekerja yang berhadapan dengan pengusaha tidak dalam posisi yang seimbang.

Abdul Manan juga menyinggung soal Revisi UU KPK yang dinilainya sama-sama kurang transparan.

"Dua kali setidaknya dengan UU KPK pemerintahan ini..menunjukkan bahwa mereka secara terbuka partai-partai ini boleh mengabaikan aspirasi rakyat, hanya pada saat menjelang pemilu mereka mengemis dukungan," tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aliansi jurnalis independen Omnibus Law
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top