Bisnis.com, JAKARTA — Kampanye penanganan pandemi Covid-19 senilai US$300 juta yang sedang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS akan dikaji ulang setelah Presiden AS Donald Trump dinyatakan positif penyakit tersebut.
Seperti dilansir Bloomberg, Jumat (2/10/2020), kampanye tersebut didanai oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan sudah menjadi bahan kontroversi selama lebih dari sebulan terakhir. Kontroversi terjadi setelah Politico melaporkan kampanye yang didesain untuk "mengalahkan keputusasaan dan menginspirasi harapan" kemungkinan terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) AS.
Kampanye ini dikelola oleh Michael Caputo, mantan petinggi kampanye Trump dan pejabat Departemen Kesehatan (Depkes) AS, yang saat ini tengah cuti sakit.
Sekretaris Depkes Alex Azar menyatakan seluruh produk kampanye akan dikaji kembali oleh para pejabat karir Depkes. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Subkomite Krisis Virus Corona DPR AS.
"[Kajian strategis ini] menentukan apakah kampanye tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan kesehatan publik penting," paparnya.
Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa kampanye ini adalah satu-satunya program dengan rencana paling jelas yang mendapat bagian dari dana darurat US$1 miliar yang diberikan Kongres AS ke CDC pada April 2020. Direktur CDC Robert Redfield telah menyampaikan bahwa pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam kampanye itu selain memberikan pendanaan.
Adapun sisa dana dari anggaran tersebut masih belum diserap meskipun CDC meminta akses untuk menggunakannya.
Seperti diketahui, Trump dan istrinya, Melania, dinyatakan positif Covid-19. Hal ini memicu kekhawatiran terbentuknya klaster Gedung Putih.
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat tersebut, perwakilan Partai Demokrat dan Partai Republik saling serang. Partai Demokrat menuding ada intervensi politik di badan ilmiah negara, termasuk CDC dan Food and Drug Administration (FDA).
Sementara itu, Partai Republik menyalahkan perkembangan virus corona di AS kepada China dan menuding para Gubernur dari Partai Demokrat melebih-lebihkan krisis yang terjadi serta mendorong keraguan atas keamanan vaksin yang tengah dikembangkan.
