Bisnis.com, Jakarta – Para pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand, menyerukan untuk melakukan aksi pemogokan umum pada bulan depan, aksi ini merupakan bentuk penolakan mereka terhadap tabu politik yang melarang untuk mengkritisi kekuatan monarki di negara Thailand.
Pengurus aksi unjuk rasa memberikan daftar tuntutan yang diberikan kepada perwakilan dari dewan penasihat Raja Maha Vajiralongkorn pada hari minggu (20 September) dan memasang plakat pada halaman kerjaan yang bertuliskan “Negara milik rakyat, bukan monarki”
Menurut kelompok yang memimpin aksi demonstrasi tersebut yaitu United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD), terdapat sekitar 50.000 orang yang mengikuti aksi massa pada lapangan yang biasanya digunakan untuk upacara kerajaan yang bersebelahan dengan Istana Kerajaan,
Kelompok protes tersebut mengajak untuk melakukan aksi pemogokan umum pada 14 Oktober dan meminta para pendukung aksi tersebut untuk memperlihatkan solidaritas dengan tidak berdiri pada saat lagu nasional dan menggunakan pita putih. Mereka juga mengajak untuk memboikot Siam Commercial Bank Pcl yang pemegang saham tersbesarnya adalah Raja Thailand.
Bulan lalu, UFTD telah mengajukan 10 tuntutan, yang dimana salah satunya adalah pencabutan hukum lese-majeste yang mengkriminalisasi mereka yang melakukan pelecehan terhadap anggota kerajaan. Para demonstrator menentang tabu yang telah mengakar kuat di Thailand, yang dimana mengkritisi para anggota kerjaan dapat berujung pada hukuman kurungan.
Baca Juga
Permintaan lain yang diajukan oleh para protestan termasuk perubahan terhadap konstitusi yang memperbolehkan pemisahan kekayaan yang dimiliki monarki dari Crown Property Bureau serta menyetarakan anggaran untuk monarki sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada.
Selama beberapa bulan terakhir, gerakan protes telah semakin meluas, dengan berbagai kelompok menggunakan jaringan digital untuk mengatur pertemuan dan menyebarkan tuntutan mereka seperti cara yang dilakukan oleh para demonstran Hong Kong dan Amerika Serikat. Para demonstrator juga menuntut perubahan pada konstitusi yang memisahkan pengaruh militer pada sistem politik serta meminta pemilihan umum yang lebih demokratis.
Pengurus dari UFTD merencanakan aksi protest berikutnya di gedung parlemen pada 24 September sebagai bentuk penolakan terhadap amandemen yang diajukan oleh pemerintah tetapi tidak memasukan reformasi terhadap monarki di dalamnya.
Meningkatnya Aksi Protes
Protes yang memuncak menjadi tantangan bagi Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha, mantan panglima militer yang memimpin kudeta di tahun 2014 dan tetap berkuasa setelah pemilihan yang disengketakan tahun lalu yang dilakukan di bawah peraturan yang ditulis oleh pemerintah militernya. Perdana menteri mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari kemungkinan amandemen piagam yang dirancang oleh junta menjelang pemungutan suara tahun lalu.
“Harapan kami adalah untuk menyebarkan pesan kami dan mengkomunikasikan kepada orang-orang mengapa kami perlu mereformasi monarki, dan mengapa kami perlu menyingkirkan rezim Prayuth,” Ujar Panusaya Sithijirawattanaku, salah satu pemimpin dari grup Thammasat seperti yang dikutip dari Bloomberg.
“Kita menginginkan pemerintah untuk menyadari gerakan yang kita lakukan bukanlah gerakan yang tidak signifikan. Dan jangan berpikir kita hanya mahasiswa saja,”
Pada demonstrasi di akhir pekan, orang-orang dari berbagai usia duduk di halaman dan menyemangati para orator untuk perubahan konstitusi dan pemerintahan.
Salah satu demonstrator, Somchai Weiangkum, berkata bahwa ayahnya telah menemani dia dalam unjuk aksi unjuk raja, dan telah membawa dia pada saat aksi protes di 2010 ketika usianya hanya 15 tahun. “Kita menginginkan demokrasi secara totalitas, bukan yang hanya pura-oura,” Ujar Somchai.
Piyanuch Saengsawang, seorang demonstran yang berumur 70 tahun. Mengatakan dia mengikuti aksi ini bersama dengan dua teman sebaya karena dia mengkhawatirkan masa depan dari cucunya. “Selama beberarpa dekade terakhir, kita melihat negara ini berjalan menuju arah yang tidak benar. Gerakan protes yang dipimpin oleh generasi baru ini telah memberikan kita harapan,” ujarnya.
Penundaan Anggaran
Pemerintahan Prayuth saat ini tidak memiliki menteri keuangan setelah menteri sebelumnya mengundurkan diri kurang dari sebulan, dan menghadapi penundaan dua minggu dalam anggaran tahun fiskal 2021 di tengah pengeluaran stimulus yang lambat. Perekonomian Thailand, yang sangat bergantung pada perdagangan dan pariwisata, berada di tahap penyusutan tahunan sebesar 8,5% tahun ini yang merupakan salah satu penyusutan terdalam.
Dengan ekonomi yang sudah lemah, tidak jelas apakah kebijakan fiskal dapat mampu untuk memberikan bantuan, menurut Tim Leelahaphan, seorang ahli ekonomi dari Standard Chartered Pcl di Bangkok. Bank akan tetap berhati-hati pada prospek ekonomi kedepannya dan mengharapkan penurunan lebih lanjut dalam suku bunga utama Bank of Thailand, menurut catatan yang Tim tulis.
Sejak gerakan protes dimulai pada Juli, 14 orang telah ditangkap oleh polisi dan kemudian dibebaskan dengan jaminan, menurut data dari Thai Lawyers for Human Rights. Setidaknya 61 orang menghadapi dakwaan dikarenakan memimpin atau berpartisipasi dalam protes, dengan beberapa diantara mereka menghadapi dakwaan penghasutan yang dapat menyebabkan hingga tujuh tahun di dalam penjara.
