Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka kembali bioskop dalam waktu dekat ditanggapi kritis Kepala Departemen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono.
Menurutnya wilayah zona merah virus Corona atau Covid-19 seperti DKI Jakarta seharusnya tidak membuka tempat-tempat yang memicu keramaian, termasuk bioskop.
"Pengalaman di Korea. Pada saat kasusnya melandai, tinggal hitung jari, dibuka bioskop, ramai bioskop, kasus banyak lagi," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/8/2020).
Pada akhirnya jika terjadi pelonggaran, masyarakat memikul risikonya masing-masing. "Masyarakat yang tidak tahu akibatnya akan terkena. Harusnya pemerintah melindungi itu," tegas Miko.
Namun diakuinya menjadi dilematis ketika aktifitas perekonomian seperti bioskop tidak dibuka. "Yang kuning saja tidak dianjurkan untuk membuka sekolah atau apapun, tapi karena kegiatan ekonomi, ini pilihannya menjadi sulit," tuturnya.
Disebut Miko, bioskop menjadi tempat rentan penularan Covid-19 karena areanya yang tertutup dan buruk ventilasi. Jika tetap ingin membuka bioskop, sebaiknya pengelola membenahi area terlebih dahulu. Yakni dengan memperbanyak ventilasi dan diusahakan udara mengalir dari dalam ke luar maupun sebaliknya.
"Tetapi tetap saja kalau di daerah merah risikonya akan besar. Mau diapain saja kalau merah ya sayang. Di situ banyak bara api. Risiko ketularan ada, mau melakukan silakan," tuturnya.
Kalaupun ingin usaha bioskop hidup kembali, dia menyarankan agar pengelola berinovasi membuat bioskop mobile atau drive thru.
"Bioskop mobil boleh lah karena itu dikurung di mobil. Kalau mau ya dikantung-kantung bola liat bioskop (nonton filmnya). Sekarang nggak ada kurungannya, ventilasi kaya begitu, tapi kalau ga dibuka bioskop, pegawai dirumahkan," ujarnya dilematis.
Adapun yang terpenting saat ini yakni kesadaran masyarakat untuk menjadikan Jakarta menuju zona hijau Covid-19. Apabila sudah hijau, aktivitas apapun bisa dilakukan. "Mari kita hijaukan Jakarta secepatnya. Habis itu diterapkan dengan hati-hati. Tetapi masyarakat Indonesia susah. Baru satu minggu, dua bulan (PSBB), minta buka, transisi," tukas Miko.
