Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wapres Tuntut Hakim Profesional Tangani Kasus Ekonomi Syariah

Setiap keputusan hakim diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis syariah kepada lembaga peradilan.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  13:37 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin - Antara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin menuntut profesionalisme hakim peradilan syariah dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah.

Wapres mengatakan hal itu dimaksudkan agar setiap putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi berbagai pihak. Dengan demikian setiap keputusan hakim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis syariah kepada lembaga peradilan.

“Mendorong semakin terbukanya iklim kemudahan berusaha di bidang ekonomi syariah di Indonesia, serta pada gilirannya dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” lanjut Wapres saat membuka Webinar Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia, Rabu (26/8/2020).

Menurut Wapres seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terjadi peningkatan sengketa perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh peradilan agama.

Kondisi ini mesti disikapi dengan melakukan penguatan kelembagaan dan kewenangan badan peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Selain itu, menurut Wapres, peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menangani perkara ekonomi syariah juga perlu disempurnakan dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

"Hal-hal terkait hukum materil, berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung optimalisasi penyelesaian sengketa syariah juga perlu terus disempurnakan dan ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya," tutur Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat melayani para pemangku kepentingan dengan lebih baik.

Beberapa pihak tersebut seperti otoritas, industri, maupun masyarakat pengguna produk dan layanan keuangan dan bisnis syariah. Utamanya, lanjut Wapres, dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap fatwa, opini kesesuaian syariah, ataupun keselarasan syariah.

"Saya juga mendorong para Dewan Pengawas Syariah [DPS] agar terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuan serta profesionalitasnya untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah di Lembaga Keuangan dan Bisnis semakin hari semakin meningkat kualitasnya," ujar Wapres.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi syariah hakim
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top