Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini 5 Pemprov Terbaik dalam Pencegahan Korupsi Versi KPK

Pemerintah Provinsi Bali mendapat nilai terbaik dari KPK dalam hal pencegahan korupsi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  13:39 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Selembar kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). - ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lima pemerintah provinsi terbaik dalam upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk menggalakkan budaya antikorupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mencatat Bali sebagai pemerintah provinsi dengan nilai terbaik. Pemprov Bali mendapatkan nilai 75 persen dalam hal upaya pencegahan korupsi.

"Pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, maupun penindakan," kata Firli dalam sambutan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Adapun, empat provinsi dengan nilai upaya pencegahan korupsi terbaik setelah Bali adalah Jawa Barat dengan nilai 71,88 persen, Kepulauan Riau (71,88 persen), DKI Jakarta (66,67persen), dan Nusa Tenggara Timur (62,50 persen).

Secara nasional, pencapaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah berada di angka 58,52 persen.

"Kami laporkan pada Bapak Presiden, aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian/lembaga dan dilakukan oleh 34 provinsi, 508 kabupaten/kota secara nasional mencapai hasil 58,52 persen kategori baik," kata Firli.

Firli Bahuri juga menyampaikan hasil pencapaian enam program dalam Stranas PK yakni utilitasi nomor induk kependudukan (68,07 persen), e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa (61,79 persen), keuangan desa (83,33 persen).

Kemudian, penerapan manajemen antisuap (66,75 persen), online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha (47,15 persen) dan reformasi birokrasi (65,06 persen).

Adapun, acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPKK) tersebut dihadiri Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa barat.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para kepala daerah, turut hadir baik secara langsung di Gedung Merah Putih KPK maupun secara virtual.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top