Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi senior Amien Rais kembali memberikan kritikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia mengkritik pemberian jabatan penting di bank-bank pelat merah serta pemerintahan kepada para dosen-dosen perguruan tinggi.
Menurutnya, hal ini menunjukkan betapa kronisnya otoriterisme dari pemerintah yang dapat merusak tatanan sosial, politik serta ekonomi.
"Malahan ada sebuah kampus besar dan ternama yang sebagian besar dosennya seperti kena sihir kekuasaan enteng-entengan hanya karena diberi jabatan komisaris di sebuah bank atau staf ahli sebuah BUMN dan Kementerian," kata Amien Rais melalui akun Youtube @amienraisofficial, dalam video singkat berserinya yang berjudul 'Otoriterisme Makin Pekat'.
Amin menyebutkan rangkap jabatan ini membuat prefesionalisme dari tokoh-tokoh tersebut mengalami kemunduruan.
Dia pun mengatakan hal ini mengingatkannya kepada kisah Nabi Musa dan Fir'aun.
"Bahkan hal ini juga mengingatkan cerita abadi pada kisah Fir'aun ketika mengahadapi Nabi Musa AS. Petinggi sihir Fir'aun mempertanyakan apa imbalan yang bisa didapat jika mereka berhasil memenangkan Fir'aun. Fir'aun pun menjawab pasti kalian mendapat posisi penting di sekitarku," paparnya.
Adapun, beberapa dosen perguruan tinggi yang saat ini menjabat di BUMN maupun di pemerintahan. Misalnya, Chatib Basri yang merupakan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merangkap jabatan Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro saat ini pun masih merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Di samping itu, Febrio Nathan Kacaribu yang saat ini sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga masih tercatat menjabat sebagai Kepala Kajian Makro di Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM), sekaligus pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi di FEB UI.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi yang dirilis pada Juni 2020, Ombudsman menyatakan berdasarkan data yang diperoleh, pada 2019 terdapat 397 orang penyelenggara negara atau pemerintahan terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN.
Data-data tersebut masih terus diverifikasi ulang berdasarkan status keaktifannya saat ini.
Dari 397 orang dimaksud, Komisaris terindikasi rangkap jabatan yang berasal dari Kementerian mencapai 254 orang (64 persen), dari Lembaga Non Kementerian mencapai 112 orang (28 persen), dan dari Perguruan Tinggi 31 orang (8 persen).
Untuk instansi asal kementerian, ada lima kementerian yang mendominasi hingga 58 persen, yaitu: Kementerian BUMN (55 orang), Kementerian Keuangan (42 orang), Kementerian Perhubungan (17 orang), Kementerian PUPR (17 orang), dan Kementerian Sekretaris Negara (16 orang).
Untuk instansi asal Lembaga Non Kementerian, 65 persen didominasi oleh lima instansi, yaitu: TNI (27), POLRI (13 orang), Kejaksaan (12 orang), Pemda (11 orang), BIN (10 orang) dan BPKP (10 orang). Sementara, untuk instansi asal Perguruan Tinggi, tercatat seluruhnya berasal dari 16 Perguruan Tinggi dengan terbanyak dari Universitas Indonesia (9 orang) dan disusul Universitas Gajah Mada (5 orang).
