Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan negara itu berupaya tidak kembali menetapkan status darurat nasional untuk meredakan pukulan pandemi terhadap ekonomi.
Para ekonom sektor swasta memperkirakan produk domestik bruto turun lebih dari 20 persen pada kuartal April-Juni. Itu akan menjadi pukulan yang lebih buruk daripada krisis keuangan 2009 yang menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan pekerjaan.
"Mempertimbangkan dampaknya pada pekerjaan dan mata pencaharian, kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk menghindari dikeluarkannya kembali deklarasi, sambil mengendalikan penularan sejauh mungkin," kata Abe dilansir Bloomberg, Minggu (10/8/2020).
Di bawah status darurat yang diberlakukan pada April lalu, banyak bisnis tutup dan orang-orang didesak untuk tetap di rumah.
Pemerintah pusat belum mengeluarkan permintaan agar orang-orang menghindari perjalanan selama liburan tradisional Obon bulan ini, meskipun beberapa gubernur telah menyatakan keadaan darurat di masing-masing wilayah atau mendesak warganya untuk tetap di rumah.
Abe mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan 2 triliun yen (US$19 miliar) untuk rumah sakit yang terkena virus dan lebih banyak lagi akan tersedia jika diperlukan.
Baca Juga
Banyak fasilitas medis yang dikelola secara pribadi di Jepang telah dilanda pandemi dan pemerintah khawatir bahwa kebangkrutan yang meluas akan membuat tidak mungkin untuk menangani peningkatan mendadak pada pasien virus Corona.
Rumah sakit yang menerima pasien Covid-19 harus mengurangi layanan lain, sehingga pendapatan terpangkas. Bahkan rumah sakit yang tidak menangani virus corona mengalami penurunan dalam konsultasi karena banyak orang menghindari ruang tertutup karena takut terinfeksi.
Sementara itu, data Jepang dipertanyakan karena pengujian terbatas, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan telah mencatat 1.039 total kematian akibat virus pada Sabtu pekan lalu.
