Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik mencatat indeks demokrasi Indonesia (IDI) pada 2019 mencapai 74,92, meningkat 2,53 poin dari 2018.
Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan perbaikan. Capaian tersebut hampir mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang sebesar 75.
"Catatannya, angkanya masih berada di kisaran 60-80, artinya demokrasi Indonesia masih di kategori sedang, kita harus upayakan agar demokrasi di Indonesia semakin lama semakin baik," katanya, Senin (3/8/2020).
Suhariyanto menjelaskan, IDI 2018–2019 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,26 poin (dari 78,46 menjadi 77,20), kenaikan aspek hak-hak politik sebesar 4,92 poin (dari 65,79 menjadi 70,71), dan kenaikan aspek lembaga demokrasi sebesar 3,48 poin (dari 75,25 menjadi 78,73).
Sementara itu, dari sisi variabel, terjadi penurunan pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat dan pemilu bebas dan adil. Sebaliknya, dari 11 variabel Suhariyanto mengatakan sebanyak 7 mengalami perbaikan.
Meski demikian, ada variabel yang harus menjadi perhatian karena mengalami penurunan, misalnya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, pemilu yang bebas dan adil, dan peran partai politik.
Baca Juga
Adapun, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
IDI tersebut dirumuskan sejak 2009 oleh empat lembaga, di antaranya BPS, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
