Bisnis.com, JAKARTA – Berdasarkan hasil survei Indikator Politik untuk calon presiden 2024, Ganjar Pranowo menempati urutan teratas dengan elektabilitas paling tinggi. Namun, ahli hukum tata negara menilai hasil survei tersebut masih belum matang untuk mengambil kesimpulan.
Pada survei Juli 2020 oleh Indikator Politik untuk calon presiden pada 2024 yang diperoleh dari 1.200 responden, Posisi Ganjar Pranowo berada paling atas dengan elektabilitas 16,2 persen, melebihi Anies Baswedan 15 persen dan Prabowo Subianto 13,5 persen.
Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa hasil tersebut masih bisa banyak berubah, apalagi 2024 masih empat tahun lagi.
“Perlu dipahami bahwa ada margin of error di sana yang masih 2,9 persen, ini cukup besar. Jadi, kalau memperhatikan itu, ya... Ganjar belum bisa dikatakan unggul, apalagi jarak antara Anies dan Ganjar hanya 1,2 persen, lalu Prabowo ke Anies masih 1,5 persen, semua masih dalam rentang,” ungkapnya melalui video di akun YouTubenya, Rabu (29/7/2020).
Menurutnya, Ganjar dan Anies punya elektabilitas lebih tinggi, karena ada faktor penunjangnya, yaitu feasibility terkait penanganan Virus Corona.
“Kepala daerah menjadi pihak yang mendapat perhatian selama pandemi Covid-19. Kepala daerah dengan populasi pemilih besar yang pintar mengambil momentum akan dapat insentif elektoral, karena lebih sering muncul di media,” ujarnya.
Baca Juga
Adapun, dengan margin of error, kemenangan di antara ketiganya juga tak bisa dipastikan, kecuali bedanya masing-masing sudah 10-15 persen. Menurut Refly, hasil itu tidak bisa jadi patokan, karena peta pencapresan di pilpres 2024 bisa lebih ketat, apalagi ada nama Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil yang juga dapat dukungan signifikan.
Refly mengatakan, survei itu bisa mengindikasikan beberapa hal. Pertama, tokoh yang muncul akan itu-itu saja. Nama-nama yang ada dalam daftar survei itu akan berpeluang.
“Apakah nanti ada nama kejutan, saya berharap tidak ada kejutan, karena pemimpin harus dibicarakan dari sekarang. Bukan tiba-tiba ada orang baru yang tidak punya track record, melakukan pencitraan luar biasa, kampanye luar biasa lalu jadi presiden, nggak gitu. Harus orang yang sudah teruji,” tegasnya.
Yang paling penting menjadi pemimpin negara adalah kapasitas, integritas yang tidak cacat, dan keberanian untuk melakukan gebrakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
