Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Polemik Program POP, KPK Bakal Undang Mendikbud Nadiem Makarim

KPK akan mengawasi polemik POP yang membuat Muhammadiyah, NU, dan PGRI mundur dari program tersebut.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 29 Juli 2020  |  13:41 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. - Istimewa
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengaku bakal mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) di Kemendikbud.

Diketahui, POP sempat menjadi polemik. Bahkan, Nadiem sempat menyampaikan permintaan maaf atas munculnya polemik dana Program Organisasi Penggerak (POP)

Akibat polemik tersebut, dua ormas yakni NU dan Muhammadiyah mundur dari program tersebut. Selain itu, PB PGRI juga menyatakan mundur.

"Tapi mungkin bisa disambung ya, kalau rekomendasi kita hari ini bisa kita sampaikan ke Pak Menteri atau Mas Menteri, karena beberapa hal terkait sekarang lagi ramai POP, kita rencana mengundang pak Menteri ke mari (KPK) bersama Irjen dan Dirjennya, jadi mungkin itu salah satu agenda kita sampaikan akan menelaah tersebut," kata Lili, Rabu (29/7/2020).

Dia mengatakan bahwa KPK akan mengawasi polemik POP yang membuat Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, dan PGRI mundur dari program tersebut.

"Kami memang memberi perhatian terhadap POP. Kita akan melihat dan membantu kementerian terhadap pelaksanaan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 terus mendapat kriktikan dari kalangan parlemen karena pembiayaan POP dibebankan pada APBN hingga Rp595 miliar.

Akibatnya, tiga organisasi besar menyatakan mengundurkan diri dari POP Penggerak yaitu NU, Muhammadiyah dan PGRI. Mereka menilai pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP tidak jelas dan tidak transparan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Nadiem Makarim
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top