Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas responden, baik pelaku usaha dan masyarakat umum, memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang 29 Juni - 11 Juli 2020.

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 65,1 persen responden pelaku usaha merasa PSBB sudah cukup diterapkan agar ekonomi dapat kembali berjalan. Sebanyak 60,6 persen responden yang terdiri dari publik secara umum juga meminta hal serupa.

“Banyak yang minta PSBB dihentikan. Masyarakat sudah habis daya tahan survival-nya. Pada Mei meminta PSBB lanjut lebih banyak,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi, Kamis (23/7/2020).

Ekonom senior Indef Aviliani menambahkan bahwa saat PSBB diberlakukan, banyak pihak yang terkena dampak. Dia juga menilai bahwa era new normal sebenarnya belum dapat memberikan daya ungkit maksimal terhadap roda perekonomian.

“Kalau ada kenaikan bisnis itu hanya 40 - 50 persen. Normal kembali itu kalau vaksin sudah ditemukan dan orang sudah bisa berjalan seperti normal, sebelum ada Corona,” kata Aviliani dalam acara yang sama.

Adapun, survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukan para pelaku usaha lebih menginginkan pemerintah memprioritaskan sektor ekonomi dibandingkan dengan kesehatan. Hal serupa juga terjadi pada publik secara umum, meskipun kelompok responden ini cukup seimbang soal pembagian prioritas kerja pemerintah.

Sebanyak 47,9 persen responden publik secara umum memilih prioritas kerja pemerintah pada ekonomi dan 45,0 persen lainnya pada sektor kesehatan. Pada saat yang sama, 53,3 persen responden pelaku usaha memilih prioritas pada sektor ekonomi dan 39,5 persen menginginkan prioritas kesehatan.

Burhanuddin mengatakan dengan kondisi Indonesia saat ini, tidak ada sektor yang dapat menjadi priotas di atas yang lain. Apabila, pemerintah fokus pada masalah kesehatan saja, resesi ekonomi bukan tidak mungkin terjadi.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II terkoreksi negatif. Satu indikator resesi adalah pertumbuhan negatif pada dua kuartal secara berturut-turut.

Begitu pula jika pemerintah memilih sektor ekonomi, maka dapat berakibat fatal pada kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya harus diakomodasi secara seimbang.