Bisnis.com, JAKARTA - Dua perusahaan teknologi informasi asal Jepang, yakni NEC dan Fujitsu, dipertimbangkan untuk membantu pembangunan jaringan nirkabel 5G di Inggris.
Dilansir Nikkei, Minggu (19/7/2020), pemerintah Inggris meminta Jepang untuk membangun infrastruktur jaringan tersebut sebagai pengganti Huawei Technologies, di tengah perselisihan terkait teknologi dan keamanan antara Amerika Serikat dan China.
Kedua korporasi asa Negeri Samurai tersebut berpotensi menjadi opsi pengganti Huawei.
Pejabat Inggris telah bertemu dengan pihak rekanan di Tokyo, pada Kamis (16/7/2020) lalu, dua hari setelah Inggris mengeluarkan perintah untuk menyingkirkan peralatan Huawei dari pembangunan jaringan 5G di sana per akhir 2027.
Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kekhawatiran akan keamanan Huawei membuat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson harus memilih AS atau China, dengan pertimbangan rekan sekutu atau investasi miliaran dolar.
Nikkei juga menyebut bahwa langkah terbaru Inggris itu mencerminkan upayanya untuk membawa masuk sejumlah pemasok peralatan teknologi komunikasi yang baru demi memunculkan kompetisi serta mengurangi biaya dalam pembangunan jaringan 5G.
Baca Juga
Menteri Digital Inggris Oliver Dowden, pada pekan lalu, menyatakan Inggris tengah bekerja dengan negara-negara sekutunya untuk menumbuhkan rival yang lebih kuat bagi Huawei dengan menyebut sejumlah perusahaan asal Finlandia, Swedia, Korea Selatan, dan Jepang.
Kebijakan Inggris itu mendapat kecaman dari pemerintah China. Menteri Luar Negeri China Hua Chunying menuding Inggris melakukan kejahatan berkelompok dengan Amerika Serikat untuk mendiskreditkan Huawei.
"Inggris bekerja sama dengan AS untuk mendiskriminasi, melakukan opresi, dan mengusir perusahaan kami. Kami akan segera merespons untuk melindungi legitimasi Huawei," tutur Chunying, dikutip dari Bloomberg Rabu (15/7/2020).
Sebelumnya Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming juga telah menyayangkan sikap Johnson. "Tindakan itu mengecewakan dan salah, dan tentu saja mencederai persahabatan antara China dengan Inggris."
AS merupakan negara pertama yang memblokir Huawei karena tudingan bahwa perusahaan tersebut merupakan alat mata-mata pemerintahan China. Klaim AS itu, lantas diperkuat dengan terungkapnya struktur kepemilikan Huawei yang ditengarai masih tak jauh dari orang pemerintahan Beijing.
Huawei membantah tudingan bahwa mereka adalah alat pemerintah China. Namun, terlepas dari sanggahan itu, propaganda Trump telah berhasil membujuk negara lain seperti Australia, Selandia Baru, Jepang dan Taiwan untuk ikut memblokir Huawei pada 2019.
