Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PM Inggris Boris Johnson Didesak Blokir Huawei pada Akhir 2021, Kenapa Ya?

Tinjauan oleh Dewan Keamanan Nasional Inggris menyimpulkan bahwa akibat sanksi dari Amerika Serikat, Huawei kini harus menggunakan microchip yang tidak aman, sehingga membuat risiko keamanan 5G menjadi tidak mungkin untuk dikendalikan oleh pemerintah Inggris.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 13 Juli 2020  |  15:18 WIB
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan pidato resmi pertamanya setelah sembuh dari Covid-19 - Bloomberg / Simon Dawson
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan pidato resmi pertamanya setelah sembuh dari Covid-19 - Bloomberg / Simon Dawson

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Boris Johnson berada di bawah tekanan untuk memblokir penggunaan perangkat Huawei Technologies Co di jaringan 5G perusahaan telekomunikasi Inggris pada akhir 2021.

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, tinjauan oleh Dewan Keamanan Nasional Inggris menyimpulkan bahwa akibat sanksi dari Amerika Serikat, Huawei kini harus menggunakan microchip yang tidak aman, sehingga membuat risiko keamanan 5G menjadi tidak mungkin untuk dikendalikan oleh pemerintah Inggris. Menteri Kebudayaan Inggris Oliver Dowden dapat mengumumkan keputusan itu segera sesudahnya.

Anggota Parlemen di Partai Konservatif Johnson sendiri telah bertekad untuk memaksa pemerintah membatalkan keputusan pada Januari tahun ini untuk mengizinkan perusahaan China itu memasok peralatan 5G. Partai Konservatif yakin telah memenangkan argumen itu dan kini menginginkan komitmen spesifik tentang waktu pemberlakuan larangan.

"Sanksi telah mengubah dinamika. Pemerintah mendengarkan dan penting untuk memberi mereka pujian karena berusaha melakukan hal yang benar," kata Bob Seely, salah satu anggota Partai Konservatif terkemuka, dilansir Bloomberg, Senin (13/7/2020).

Seely mengatakan anggota parlemen menginginkan dua tenggat waktu dari pemerintah, yakni penghentian suplai perangkat baru Huawei dan pencabutan total. Parlemen menginginkan tenggat pertama pada 2021 dan pencabutan total antara 2023 hingga 2025.

Tindakan keras terhadap Huawei akan semakin meningkatkan ketegangan antara London dan Beijing, yang telah berada di bawah tekanan atas Hong Kong dan penanganan pandemi virus corona. Namun, tingkat oposisi di parlemen membuat Johnson tidak punya banyak pilihan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

huawei Boris Johnson
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top