Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong agar pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Syaifullah Tamliha.
Baca Juga
"Pendidikan Pancasila itu perlu dimasukkan dalam kurikulum yang ada sejak TK hingga perguruan tinggi, itu merupakan koreksi total di era reformasi," kata Saifullah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Dia menilai ada kecenderungan terjadi kehampaan ideologi bangsa pada generasi muda, sehingga perlu diisi sejak dini dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum sekolah di Indonesia.
Menurutnya, sangat penting bagi para siswa diberikan materi terkait ideologi Pancasila, sehingga tidak perlu berdebat terkait apakah 1 Juni itu hari lahir Pancasila atau bukan, karena yang penting sebuah negara memiliki ideologi.
"Anak-anak saya yang lahir di era reformasi, suatu ketika di Bali saat saya menjadi pimpinan Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR bersama Titik Soeharto sedang menunggu tamu dari negara lain. Saat itu, saya tanya kepada anak-anak saya apakah tahu bapak dari Titik, mereka bilang tidak tahu, dan juga tidak mengenal siapa itu Soeharto," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, dalam roh kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya ideologi harus dimiliki setiap kader bangsa, namun saat ini yang menjadi persoalan adalah pihak yang bertugas melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR hanya MPR RI.
Dia mengatakan dirinya sebagai Ketua Kelompok Kerja Materi-Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI telah mendatangkan para pakar Pancasila dan komunikasi, untuk mendapatkan masukan terkait studi ilmiah cara agar kalangan milenial bisa efektif menyerap materi ideologi Pancasila.
"Milenial itu bisa menyerap tentang ideologi Pancasila kalau berlangsung selama 20 menit, lebih dari itu bagi milenial dianggap tidak menarik, itu pendapat para pakar," ungkapnya.
Politisi PPP itu menilai dalam melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar itu tidak cukup hanya dilakukan oleh anggota MPR RI bersama BPIP, tapi memerlukan tokoh-tokoh lain seperti para guru untuk memberikan pemahaman terkait ideologi bangsa. Namun, yang perlu dikoreksi adalah tata kelolanya.
Koreksi yang pertama, menurut dia, tata kelola nilai, dan kedua tata kelola implementasi, apakah orang-orang yang selama ini telah mendapatkan materi ideologi Pancasila sudah bersikap berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
"Kalau semua orang berideologi Pancasila, pasti negeri ini tidak ada kasus korupsi, pasti Indonesia menjadi negara maju," ujarnya.
