Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bertemu Pimpinan MPR, PBNU Usul RUU HIP Diganti RUU BPIP

PBNU mengusulkan RUU HIP diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 03 Juli 2020  |  18:11 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan pimpinan MPR lainnya beserta Ketua PBNU Said Aqil Siroj memberikan keterangan pers bersama dengan jajaran PBNU usai mengadakan pembicaraan soal RUU HIP, Jumat (3/7/2020) - Bisnis / John Andi Oktaveri
Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan pimpinan MPR lainnya beserta Ketua PBNU Said Aqil Siroj memberikan keterangan pers bersama dengan jajaran PBNU usai mengadakan pembicaraan soal RUU HIP, Jumat (3/7/2020) - Bisnis / John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA — MPR dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sepakat agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dihentikan dan dicabut karena dinilai kontraproduktif dan memecah belah anak bangsa.

Demikian pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan pimpinan MPR lainnya dalam keterangan pers bersama dengan jajaran PBNU di Kantor PBNU hari ini, Jumat (3/7/2020).

Menurut Bamsoet, kesepakatan itu juga sejalan dengan aspirasi yang telah disampaikan oleh para purnawirawan TNI yang diwakili mantan Wapres Try Sutrisno sebelumnya.

Akan tetapi, dia menyatakan kalau RUU itu dicabut, pihaknya belum tahu apakah akan ada perubahan total dari daftar inventarisir masalah (DIM) maupun perubahan judul dan isi RUU itu karena hal itu bergantung pada pemerintah.

Selain itu, dia juga belum mengetahui apakah pemerintah menggunakan haknya untuk menjadikan RUU ini hak inisiatif. Bamsoet mengatakan PBNU mengusulkan nama RUU nantinya adalah RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Dengan judul RUU BPIP seperti usulan PBNU, kita serahkan pada pemerintah. Apakah nantinya DPR mencabut dan mengganti RUU HIP dengan yang baru berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak lagi inisiatif DPR, kita tunggu putusan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan pihaknya mendukung semangat untuk memberikan payung hukum dalam bentuk UU BPIP. Alasannya BPIP diperlukan untuk mengawal ideologi bangsa terlepas rejim apa yang berkuasa.

“Karena itu pengaturan teknis pembinaan ideologi bangsa harus oleh lambaga yang jelas dan tidak cukup dengan Perpres karena khawatir disalahgunakan oleh rejim yang berkuasa di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PBNU, Said Aqil Siroj mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan keadaan masyarakat yang terpecah akibat rencana pembahasan RUU HIP di DPR. Dia juga mengingatkan agar berhati-hati dalam merombak RUU itu karena bisa saja masyarakat memahmi perubahan itu hanya judulnya saja, sedangkan isinya sama.

“Jadi sebaiknya RUU HIP dicabut total dan dilakukan kajian sejak awal lagi dan libatkan ormas supaya RUU itu aspiratif, bukan monopoli satu lembaga,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mpr pancasila pbnu
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top