Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widoao atau Jokowi memberikan peringatan keras kepada para menterinya terkait kinerja kabinet yang “biasa-biasa saja” di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan spekulasi reshuffle, dan mendapat tanggapan beragam dari kalangan politisi dan pengamat.
Hanya saja masih sulit menebak siapa menteri yang akan diganti mengingat Jokowi tidak secara tegas memberikan evaluasi terhadap masing-masing menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan kemarahan Jokowi bisa ditafsirkan bahwa Presiden sedang melecut semangat menteri agar bekerja maksimal sekaligus minta dukungan publik.
“Mengkritik harus melibatkan publik. Jokowi memberi pesan dia telah bekerja keras dengan anggaran yang berlimpah dan kemudahan regulasi, tapi di level menteri tidak jalan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (2/7/2020), malam.
Artinya, Jokowi benar-benar marah karena tuntutan kerja di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kerja ekstra, bukan biasa-biasa saja, katanya.
Akan tetapi, Adi juga melihat ada sisi lain dari kemarahan Sang Presiden, yakni memberi warning untuk persiapan reshuffle.
Menurutnya, Jokowi masih memberi kesempatan bagi para menteri untuk bekerja maksimal sebelum reshuffle benar-benar dilakukan.
“Artinya kemarahan yang direkam dengan video itu sebenarnya prakondisi untuk reshuffle,” katanya.
Adi memperkirakan reshuffle dilakukan setelah satu tahun masa kerja menteri kabinet.
Terkait soal siapa menteri yang akan terkena reshuffle, Adi mengaku tidak bisa menebak-nebak karena dalam konteks itu Jokowi mengkritisi semua menteri meski lebih fokus pada mereka yang terkait dengan penanganan wabah Covid-19.
Senada dengan Adi, politisi Partai Nasdem, Willy Aditya tidak mau berspekulasi terkait siapa saja menteri yang akan diganti. Hanya saja, katanya, memang kini saatnya reshuffle dilakukan oleh Presiden.
Dia menilai salah satu penyebab lemahnya kinerja menteri adalah karena masih ada ego sektoral dari masing-masing kementerian terkait.
“Ini memang momentum reshuffle. Presiden yang tahu mana rapor menterinya yang merah dan mana yang hijau,” katanya tanpa memerinci siapa yang dimaksud.
Sedangkan politisi PKS, Jazuli Juwaini berpendapat tidak ada artinya Presiden Jokowi marah-marah dan kemarahan itu dipublikasikan ke masyarakat kalau tidak melakukan pergantian menteri yang dikritiknya.
Senada dengan Adi dan Willy, Jazuli mengatakan bahwa pergantian para menteri merupakan hak prerogatif presiden meski persoalan penanganan wabah Virus Corona yang sangat terkait dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menjadi sorotan publik.
