Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan melakukan ekspor alat pelindung diri (APD), ditolak anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher.
Menurut istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ini, seharusnya pemerintah fokus mengontrol dan memperbaiki standar APD, baik yang berasal dari produk dalam negeri atau pun yang impor, ketimbang melakukan ekspor.
Apalagi, ada fakta 22 dokter residen yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, terinfeksi Covid-19.
“Nakes terinfeksi dari APD yang kurang standar, seharusnya ini yang jadi fokus pemerintah, bukan malah bicara ekspor. Ini jadi seperti Jaka Sembung naik ojek, ngga nyambung, Jek," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Selasa (23/6/2020).
Selain itu kurva pandemi Covid-19 di Indonesia nyatanya masih meningkat. Banyak daerah masih berada dalam zona bahaya, bahkan relaksasi PSBB pun masih dalam masa transisi.
Artinya, lanjut Netty, kebutuhan dalam negeri akan APD diprediksi masih besar. "Seharusnya pemerintah serap dulu APD produksi dalam negeri, pastikan kebutuhan tercukupi, khususnya di wilayah epicentrum baru, lalu cabut relaksasi impor kebutuhan APD dan barang kesehatan yang bisa dipenuhi dalam negeri,” tegasnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, saat ini terjadi surplus APD di dalam negeri. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, diperkirakan terjadi surplus produksi sebesar 1,96 miliar unit untuk masker bedah, 377,7 juta unit masker kain, 13,2 juta unit pakaian bedah, dan 356,6 juta unit pakaian pelindung medis hingga Desember 2020.
Menurut Netty, melimpahnya APD saat ini akibat relaksasi kran impor dan produksi dalam negeri yang digenjot akibat Indonesia sempat alami kelangkaan dan kemahalan APD.
"Bukan hanya industri alat dan bahan kesehatan yang bergerak memproduksi APD saat itu, tapi juga industri tekstil, bahkan UMKM. Akhirnya isu standarisasi dan sertifikasi APD agak dikesampingkan," jelasnya.
Oleh karena itu, ini menjadi momentum pemerintah melakukan seleksi, standarisasi, dan sertifikasi APD. Netty menganggap perlu menerapkan kembali standar untuk tenaga medis dalam negeri.
"Jangan sampai yang terstandarisasi dan diterima dunia diekspor, di dalam negeri digunakan yang KW-KW. Ini merendahkan nakes kita yang berhadapan langsung dengan pasien,“ singgungnya.
Netty pun menawarkan solusi surplus APD saat ini yakni dengan pemerintah mencarikan solusi pemasaran dengan melempar APD untuk kebutuhan non medis.
