Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan Pemerintah Amerika Serikat untuk memblokir penerbitan buku oleh mantan penasihat keamanan nasional negara, John Bolton, tidak mendapatkan pengesahan dari institusi kehakiman.
Seorang hakim AS menolak permintaan pemerintah Donald Trump tersebut. Pemerintah AS meminta hal tersebut lantaran buku itu dianggap menuduh presiden meminta bantuan China untuk memenangkan pemilu 2020.
"Sementara tindakan sepihak Bolton menimbulkan keprihatinan keamanan nasional yang besar, pemerintah belum menetapkan bahwa perintah pengadilan merupakan upaya yang tepat," kata Hakim Distrik A. Royce Lamberth, seperti dilansir Antara, Minggu (21/6/2020).
Pemerintahan Trump berupaya mencari perintah pelarangan terhadap publikasi “The Room Where It Happened: A White House Memoir", yang diklaim Gedung Putih berisi informasi rahasia dan mengancam keamanan nasional.
Buku itu, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada hari Selasa, sudah didistribusikan organisasi media.
"Terdakwa Bolton telah bertaruh dengan keamanan nasional Amerika Serikat. Dia telah mengekspos dan melukai negaranya serta dirinya sendiri terhadap pertanggungjawaban perdata (dan berpotensi pidana)," tulis hakim.
Baca Juga
Namun, dia mengatakan perintah larangan penerbitan akan terlambat untuk membendung bahaya. "Dengan ratusan ribu salinan di seluruh dunia, banyak di ruang redaksi, kerusakan telah terjadi," kata Lamberth.
Lamberth juga mengatakan Bolton telah bertindak secara sepihak dengan melanjutkan penerbitan tanpa menunggu tinjauan pra-publikasi oleh pemerintah.
Sebuah gugatan perdata tertunda terhadap Bolton yang berupaya memaksanya untuk memberi Amerika Serikat hak atas semua keuntungan dari buku itu.
Berbicara kepada wartawan ketika ia meninggalkan Gedung Putih untuk terbang ke kampanye di Oklahoma, Trump sekali lagi menuduh Bolton telah merilis informasi rahasia dan memuji teguran hakim terhadap Bolton sebagai 'putusan yang hebat'.
"Hakim itu sangat kuat dalam pernyataannya tentang informasi rahasia dan sangat kuat juga pada kenyataan bahwa negara itu akan mendapatkan uang, uang yang ia hasilkan," kata Trump. "Apa pun yang dia hasilkan, dia akan memberikannya kembali."
Dalam wawancara kemudian dengan Fox News Channel, Trump menyebut apa yang dilakukan Bolton 'pengkhianatan'. "Dia harus masuk penjara karena itu untuk waktu yang lama," katanya.
Penerbit Simon & Schuster dan pengacara Bolton Charles Cooper menyambut baik keputusan itu.
"Namun, dengan hormat kami tentang masalah ini, dengan kesimpulan awal Pengadilan pada tahap awal kasus ini bahwa Duta Besar Bolton tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban pra-publikasi kontraknya kepada pemerintah," kata Cooper dalam sebuah pernyataan.
Buku John Bolton telah menarik perhatian luas karena penggambarannya yang lemah tentang Trump. John Bolton menyebut Trump memohon bantuan kepada Presiden China Xi Jinping untuk memenangkan tender pemilu 2020, dan merinci dugaan ketidakwajaran yang tidak dibahas dalam persidangan pemakzulan Trump.
Trump memecat John Bolton, seorang garis keras dalam kebijakan luar negeri, September lalu setelah 17 bulan menjabat sebagai penasihat keamanan nasional.
