Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Penanganan Covid-19, DPR: Jangan Sampai Ada Kebocoran!

Selain mengurangi penyebaran wabah Covid-19, DPR juga minta anggaran negara untuk keselamatan jiwa dan kesehatan harus bisa digunakan optimal.
Para peneliti di dunia tengah berlomba untuk menciptakan vaksin virus corona (Covid-19) yang efektif./Euronews
Para peneliti di dunia tengah berlomba untuk menciptakan vaksin virus corona (Covid-19) yang efektif./Euronews

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin meminta agar pemerintah serius untuk segera mengakhiri dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 sehingga bisa memutus rantai penyebaran dalam dua atau tiga bulan ke depan.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, sumber masalah harus selesai dulu, yakni mengakhiri penyebaran Covid-19. Setidaknya penyebaran Covid-19 harus berkurang pesat dan signifikan dalam dua atau tiga bulan ke depan.

Didi menekankan, selain mengurangi penyebaran wabah mematikan itu, anggaran negara untuk keselamatan jiwa dan kesehatan harus bisa digunakan optimal. Oleh karena itu jangan sampai ada kebocoran sedikitpun.

"Program bantuan sosial akibat jumlah kemiskinan yang bertambah pesat dan pengangguran yang juga meningkat signifikan harus berjalan efektif dan tepat sasaran," kata Didi kepada wartawan, Jumat (19/6/2020).

Terlebih lagi, lanjut Didi, terjadi korupsi pengadaan dan penyaluran di lapangan sehingga pengawasan dan penyaluran harus berjalan dengan baik.

Tak hanya itu, dia juga meminta, relaksasi kredit dan pajak demi penyelamatan ekonomi benar-benar bisa membantu pengusaha sebaik-baiknya.

"Utamanya sektor UMKM yang paling terdampak Covid-19 ini. Harus bisa efisien, tepat sasaran dan optimal. Pos-pos pemborosan yang tidak perlu hentikan segera," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta pemerintah memperhatikan perkembangan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi Covid 19 ini menyebabkan runtuhnya perekonomian yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat.

Terkait hal itu, Ibas berharap pemerintah mengambil kebijakan yang pro pertumbuhan, pro pengentasan kemiskinan dan pro penciptaan lapangan kerja.

“Ketiga hal itu jika dilakukan secara baik akan dengan sendirinya meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Ibas.

Dia juga menilai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 - 5,5 persen terlalu optimistis di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

“Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 - 5,5 persen terlalu optimistis, terutama saat Covid 19 menyebabkan banyak pengangguran yang notabene akan mengganggu konsumsi,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper