Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump mengatakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk reformasi kepolisian setelah beberapa minggu aksi protes nasional yang dipicu oleh kematian warga kulit hitam Afro-Amerika, George Floyd akibat disiksa polisi di Minneapolis.
Dalam komentarnya kepada wartawan, Trump juga mengatakan penembakan oleh polisi terhadap seorang pria kulit hitam di Atlanta adalah situasi yang mengerikan dan sangat mengganggu seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Selasa (16/6/2020).
Seorang perwira polisi Atlanta dipecat dan kepala polisi mengundurkan diri setelah pembunuhan warga kulit hitam Rayshard Brooks pada Jumat malam.
Akan tetapi belum ada rincian tentang perintah eksekutif Trump tentang reformasi polisi tersebut yang diberikan kepada wartawan. Kalangan Partai Demokrat dan kelompok Republikan di Kongres sedang mengerjakan proposal terpisah tentang masalah tersebut.
Sementara itu, secara terpisah, Wali Kota Atlanta Keisha Lance Bottoms mengumumkan serangkaian tindakan reformasi polisi setelah Rayshard Brooks ditembak mati pada Jumat lalu oleh seorang polisi kota itu Dia menyebutkan reformasi itu termasuk kebijakan “tugas untuk campur tangan” dalam jajaran departemen kepolisian.
Bottoms mengatakan pada konferensi pers bahwa kota itu juga akan menerapkan pedoman penggunaan kekuatan yang jelas dan meningkatkan pelatihan tentang “teknik de-eskalasi” untuk polisi.
“Berdasarkan apa yang kami lihat terjadi pada hari Jumat, menjadi sangat jelas bahwa ada kebutuhan bagi kami untuk segera meninjau kebijakan pelatihan kami,” kata walikota perempuan itu.
Brooks, 27, ditanyai oleh polisi Atlanta Garrett Rolfe dan Devin Brosnan setelah tertidur di mobilnya di restoran Wendy’s. Setelah melakukan tes lapangan, para petugas berusaha untuk memborgol Brooks, namun dia berkelahi dengan para petugas dan melarikan diri.
Video kejadian menunjukkan Rolfe, yang dipecat pada hari berikutnya, mengeluarkan tiga tembakan dan memukul Brooks dua kali di punggungnya serta melukainya hingga tewas.
Insiden itu, yang mendorong pengunduran diri Kepala Polisi Erika Shields, juga memicu putaran baru protes di kota itu, yang telah dilanda aksi demonstrasi selama berminggu-minggu terkait kematian George Floyd di Minneapolis pada 25 Mei.
Bottoms, yang menyerukan pembentukan satuan tugas untuk mengawasi prosedur kepolisian, mengatakan bahwa dia akan menandatangani serangkaian perintah administratif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas polisi.
Di antara langkah-langkah itu adalah bahwa kota itu akan “segera mengadopsi dan melaksanakan reformasi prosedur operasi standar dan aturan mengenai penggunaan kebijakan pasukan mereka.”
“Secara khusus reformasi ini harus mematuhi hukum negara mengenai penggunaan kekuatan … umumnya dan khusus mengenai penggunaan kekuatan mematikan sesuai dengan prinsip bahwa petugas harus menggunakan jumlah kekuatan yang wajar secara obyektif yang diperlukan untuk berhasil melindungi diri mereka sendiri dan orang lain,” katanya.
“Saya juga memerlukan eskalasi, secara umum dan khusus sebelum penggunaan kekuatan mematikan sesuai dengan prinsip bahwa petugas harus menggunakan teknik eskalasi untuk mendapatkan kepatuhan sukarela dan menghindari atau meminimalkan penggunaan kekuatan fisik,” katanya.
Di bawah langkah-langkah baru, petugas yang melihat polisi lain menggunakan kekuatan yang berlebihan “wajib untuk menengahi,” dan harus melaporkannya kepada aparat lain yang bertugas.
Selain itu, semua insiden yang melibatkan penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi harus ditinjau oleh dewan peninjau warga kota.
