Bisnis.com, JAKARTA – Hong Kong (kembali) diselimuti ketegangan. Keputusan untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional menyulut api protes besar-besaran dari penduduk dan membangkitkan kekhawatiran mengenai otonomi dari China.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam pun turun tangan. Ia menuliskan surat untuk masyarakat kota ini. Dalam suratnya, Lam meminta agar masyarakat Hong Kong memahami dan mendukung undang-undang keamanan nasional.
“Undang-undang itu hanya akan menargetkan minoritas yang sangat kecil dari tindakan dan kegiatan ilegal dan kriminal, sementara kehidupan dan properti, hak-hak dasar juga kebebasan mayoritas warga negara akan dilindungi,” tulis Lam dalam surat terbuka yang diunggah di situs web pemerintah Hong Kong pada Jumat (29/5/2020).
Permintaannya disampaikan hanya sehari setelah badan legislatif China, Kongres Rakyat Nasional (NPC), menyetujui Keputusan tentang Peningkatan Sistem dan Mekanisme Penegakan Hukum di Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) dalam Stabilitas Keamanan Nasional.
Risiko keamanan nasional yang makin mengemuka di Hong Kong dipandang menjadi pokok persoalan ditelurkannya UU tersebut.
Oleh karenanya, pihak legislator China mendorong berbagai upaya di tingkat pemerintah pusat untuk menetapkan dan meningkatkan sistem dan mekanisme penegakan hukum di Hong Kong demi terciptanya stabilitas keamanan nasional.
Baca Juga
Di sisi lain, dengan keputusan itu, China seakan-akan menentang ancaman pemerintah Amerika Serikat, khususnya Presiden Donald Trump. Trump diketahui menentang keras penerapan UU Keamanan Nasional China atas Hong Kong.
Pernyataan ini membuka pintu bagi Trump untuk menjatuhkan hukuman mulai dari sanksi sederhana untuk mencoba membatasi tindakan China terhadap wilayahnya hingga mencabut status perdagangan khusus Hong Kong dengan AS.
China kini dapat membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memilah perincian undang-undang yang melarang subversi, pemisahan diri, terorisme, dan campur tangan asing sebelum disampaikan kepada pemerintah Hong Kong untuk diumumkan secara resmi.
Dalam suratnya, Lam, yang membela undang-undang itu, menegaskan bahwa warga Hong Kong akan terus menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan demonstrasi.
Protes terhadap cengkeraman China yang mengguncang Hong Kong selama berbulan-bulan tahun lalu secara otomatis terhenti ketika kota ini bergulat dengan pandemi virus Corona (Covid-19).
Namun, para demonstran telah berkumpul beberapa kali sejak China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan.
Mereka seperti tak peduli dengan segala larangan ataupun pembatasan yang telah diterapkan akibat virus mematikan ini. Sebagian dari mereka meneriakkan kemerdekaan Hong Kong.
“Hong Kong telah menjadi lubang menganga dalam keamanan nasional, kemakmuran dan stabilitas kota kita dalam bahaya,” tulis Lam lagi, dilansir melalui Bloomberg.
“Kekuatan eksternal telah mengintensifkan campur tangan mereka dalam urusan internal Hong Kong, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan Hong Kong, dan secara terang-terangan memuliakan tindakan ilegal radikal, yang semuanya secara serius membahayakan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan bangsa kita,” ungkapnya.
Trump Gelar Konpers
Presiden Trump menyatakan akan menggelar konferensi pers untuk membahas China pada Jumat (29/5/2020) waktu setempat.
Trump mengatakan akan mengumumkan kebijakan-kebijakan baru AS tentang China, setelah negeri yang dikomandoi Presiden Xi Jinping ini meloloskan undang-undang keamanan nasional yang membatasi kebebasan di Hong Kong.
“Kami akan mengumumkan apa yang akan kami lakukan besok sehubungan dengan China. Kami tidak senang dengan [tindakan] China. Kami tidak senang dengan apa yang terjadi,” jawab Trump kepada awak media pada Kamis (28/5/2020), tentang apakah AS akan bertahan dalam kesepakatan perdagangan “fase satu” yang ditandatangani dengan China pada Januari.
“Di seluruh dunia, orang-orang menderita. Seratus delapan puluh enam negara, di seluruh dunia, mereka menderita. Kami tidak bahagia,” tambahnya, merujuk pada pandemi virus Corona (Covid-19) yang telah ia bebankan pada Beijing.
Langkah China untuk menindak keras Hong Kong berikut ancaman Trump untuk membalasnya telah meningkatkan ketegangan antara dua negara berekonomi terbesar di dunia tersebut.
Larry Kudlow, Direktur Dewan Ekonomi Nasional, mengatakan pada Kamis (28/5/2020) dalam sebuah wawancara dengan CNBC, bahwa China telah membuat "kesalahan besar" dengan meloloskan undang-undang keamanan nasional mengenai Hong Kong.
“Pada dasarnya mereka telah merampas kebebasan di Hong Kong. Kami tidak bisa membiarkan ini tidak menjadi perhatian dan mereka akan bertanggung jawab untuk itu. Jika perlu, Hong Kong sekarang mungkin harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti China diperlakukan,” tutur Kudlow.
