Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Senior di CSIS Haryo Aswicahyono menilai kebijakan pembatasan pergerakan antardaerah untuk mencegah arus mudik yang dikeluarkan pemerintah justru menimbulkan spillover effect negatif bagi pergerakan masyarakat dalam wilayah.
“Kebijakan Kemenperhub yang memang tidak ditujukan untuk mencegah pergerakan dalam wilayah justru memiliki spillover effect negatif. Jumlah pengguna Facebook yang melakukan perjalanan dalam wilayah meningkat setelah 24 April dari 3,3 (10,9 persen) juta jadi 3,5 juta (11,1 persen),” kata Haryo melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Kamis (14/5/2020).
Kendati demikian, Haryo menerangkan, kebijakan mencegah mudik yang keluar pada tanggal 24 April lalu cukup berhasil mengurangi perjalanan para pengguna Facebook.
“Sebelum pandemi Covid-19 ada 24 juta pengguna Facebokk (80 persen) tidak melakukan perjalanan, sampai tanggal 23 angkanya meningkat menjadi 25 juta (82 persen) meningkatan lagi menjadi 26,5 juta (83 persen) setelah kebijkan kemenperhub,” ujarnya.
Sebagian besar pergerakan antarwilayah, menurut dia, merupakan pergerakan jarak dekat dengan rata-rata perjalanan 41 km. Dia menduga sebagian besar pergerakan itu dari pusat kota ke wilayah suburban dan sebaliknya.
“Pergerakan antarwilayah jarak dekat itu menunjukkan pola bergerigi naik saat weekdays, turun saat weekend,” tuturnya.
Baca Juga
Berdasarkan Data Facebook
CSIS melakukan penelitian ihwal pergerakan penduduk selama pandemi Covid-19 sejak 31 Maret hingga 2 Mei berdasar pada data Facebook Disease Prevention Map. Khususnya, CSIS menganalisis para pengguna Facebook yang tidak melakukan pergerakan, yang melakukan pergerakan dalam wilayah dan yang melakukan pergerakan antarwilayah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggagas rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada empat daerah prioritas.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pusat yang diselenggarakan Bappenas Selasa (12/5/2020). Dalam arahan tersebut, relaksasi PSBB dimulai pada wilayah dengan jumlah pertambahan kasus paling kecil.
Adapun, keempatnya adalah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur, Yogyakarta dan luar pulau Jawa masih menunggu kurva kasus virus Corona atau Covid-19 menurun.
